“Wartawan akan terus menyoroti kinerja KPU Kota Tanjungbalai, terutama terkait penggunaan anggaran Pilkada yang mencapai puluhan miliar rupiah…”

Tanjungbalai-Intipnews.com:Setelah wartawan dilarang meliput tahapan pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, di KPU Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara disusul melakukan demo, dan melaporkan tindakan staf KPU ke polisi [dipolisikan], Sabtu 5 September 2020 [foto-istimewa].

Puluhan wartawan melakukan demo merupakan wujud solidaritas terhadap sejumlah rekannya yang menjadi korban pelarangan meliput yang disebut d atas perintah Ketua KPU Tanjungbalai, Luhut Parlinggoman Siahaan pada Jumat, 4 Setempber 2020.

“Kami mengecam sikap arogansi Ketua KPU melarang wartawan meliput tahapan Pilkada. Ketua KPU merupakan praktisi hukum, namun tidak memahami hukum,” kata orator aksi, Ramadhan.

Dalam orasinya, Ramadhan menyatakan, wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada siapa pun yang mencegah/ melarang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, bisa dikenakan sanksi pidana atau denda.

Kemudian, tidak satupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] yang melarang wartawan untuk meliput setiap tahapan Pilkada baik di tingkat Provinsi, dan kabupaten/ kota.

“Ketua KPU telah mencederai kemerdekaan pers dengan mengekang wartawan. Tidak ada satupun PKPU yang melarang wartawan untuk melakukan liputan. Masalah ini akan kami bawa ke ranah hukum, Ketua KPU segera kami laporkan ke Polisi dan DKPP,” ujar Ramadhan.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini