Ada Masalah dengan Protokol Jenazah Covid 19?

197

OLEH DR dr UMAR ZEIN *

Pantun:
Retap gelegah di tepi Musi
Hari senja perahu merapat
Setiap masalah ada solusi
Budi bangsa luhur beradat

Intipnews.com:KEGAGALAN sosialisasi dan komunikasi tentang protokol penanganan jenazah pasien Covid 19 membuat masyarakat enggan membawa keluarga yang sakit ke rumah sakit. Takut “dicovidkan” sudah jadi isu umum di tengah masyarakat.

Melelalui pemberitaan di media massa ada warga yang memaksa membawa jenazah pasien suspek Covid 19 dari rumah sakit, dan bersikeras memakamkannya tanpa prosedur jadi suguhan menyudutkan pihak rumah sakit. Sehingga masyarakat berupaya menghindar berurusan dengan rumah sakit terkait covid.

Di satu sisi pihak rumah sakit harus memperlakukan jenazah Covid 19 sesuai protokol kesehatan, namun di sisi lain, keluarga tidak menerima hal ini, karena mereka merasa jenazah seperti diasingkan dari mereka. Maka akhirnya jenazah jadi “rebutan” antara kedua pihak.

Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Alasan protokol kesehatan telah memutuskan hubungan emosional masyarakat dengan jenazah anggota keluarganya, bahkan masyarakat sangat sulit untuk melakukan apa yang biasa dilakukan bagi mereka yang sudah meninggal, seperti memandikan, mengafani, menshalatkan sampai menguburkannya [bagi umat Islam].

Emosi keluarga memuncak karena dianggap rumah sakit telah memutuskan sepihak hubungan emosional dengan jenazah. Padahal semua sudah diatur dan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020: Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI ini memberikan kesempatan keluarga untuk terlibat langsung dalam hal pengurusan jenazah Covid.

Pada halaman 132, tertulis tujuh poin tentang pemulasaraan jenazah di kamar jenazah:1) Jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan sangat untuk dipulasaran di kamar jenazah. 2) Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan desinfeksi. 3) Petugas pemandi jenazah menggunakan APD standar.

133 – 4) Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak dua orang. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah. 5) Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

6) Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/diberi pakaian, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapat. 7) Bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan cara berikut: jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat; pinggiran peti disegel dengan sealant/silikon; dan dipaku/ disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masingmasing 20 cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti minimal 3 cm.

Ilustrasi. Istimewa

Ini menjelaskan, Jenazah pasien dengan Covid 19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya. Bagi umat Islam, setiap jenazah wajib dimandikan, dan biasanya keluarga ada di situ, karena itulah Keputusan Menkes mengatur hal ini, selain petugas pemandi jenazah, keluarga diperbolehkan membantu memandikan jenazah.

Masyarakat belum semua tahu regulasi ini. Ini artinya, keluarga dilibatkan dalam proses pemandian jenazah Covid, walau terbatas dan harus menggunakan APD, sebagaimana petugas pemandi jenazah. Kalau ini dikomunikasikan oleh pihak rumah sakit tentu keluarga akan merasa sejak awal terlibat dalam pengurusan jenazah. Nah, ini salah satu sumber masalah.

Layanan Kedukaan

Pada Keputusan Menkes tersebut ada ketentuan yang berkaitan dengan layanan kedukaan, yang terdiri dari enam poin.
1) Setiap orang diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 2) Persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar pelayat.

3) Jenazah yang disemayamkan di ruang duka, harus telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali. 4) Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan physical distancing, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Pertimbangan untuk hal ini adalah mencegah penyebaran antar pelayat.

5) Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. 6) Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan/ krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya.

Jelas bahwa keluarga bisa melakukan shalat jenazah. Karena itu, rumah sakit harus menyediakan ruang duka. Dan dibolehkan keluarga melayat jenazah sebelum dikuburkan tidak boleh lebih dari 30 orang. Tidak seperti yang terjadi selama ini. Masyarakat merasa jenazah keluarganya disembunyikan.

Di poin 5 dijelaskan jenazah disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Artinya, ada kesempatan keluarga untuk bisa melayatnya dan menshalatkannya. Masalahnya, apakah pihak petugas jenazah rumah sakit dan masyarakat tahu regulasi ini?

Kalau belum, segeralah diviralkan, agar ada ruang bagi warga untuk bisa memberikan ‘penghormatan terakhirnya’ pada jenazah keluarga. Setiap regulasi dalam aplikasi sejatinya tidak kaku, apalagi terkesan dipaksakan, hingga seolah mengerikan. Sikap menerima kritik saran secara terbuka oleh semua pihak terhadap semua masalah harus mampu temukan solusi tanpa emosi.

* Penulis adalah, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara [UISU]