Medan-Intipnews.com:Plt Walikota Medan Akhyar mengatakan, dengan adanya peta digital dalam pengurusan izin usaha dapat memberikan efisiensi secara persyaratan pemberkasan maupun dalam segi waktu.

Hal itu diungkapkan Akhyar saat Pemko Medan menerima apresiasi dan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia [KPK-RI] serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia [Kemen ATR RI].

Pemberian penghargaan tersebut dirangkai dengan talkshow [foto] dan diskusi publik  yang bertajuk Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha melalui video conference di Command Center Kantor Walikota Medan Rabu 26 Agustus 2020.

Diskusi publik diselenggarakan KPK sebagai bagian dari Aksi Nasional Pencegahan Korupsi [ANPK] khususnya dalam pengurusan perizinan berusaha.

Dalam talkshow dan diskusi publik yang dimoderatori Ainan Wicaksono tersebut  Akhyar bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Ka BPN Sofyan A Djalil, Walikota Bandung Oded M Dahnial, Walikota Payakumbuh Riza Fahlevi, Bupati Luwu Basmin Mattayang, menjadi panelis yang memaparkan penerapan peta digital dalam bidang perizinan usaha di daerahnya.

Dalam paparannya Akhyar mengatakan, dengan menggunakan Peta Digital masyarakat dapat melihat langsung kecocokan lokasi atau tanah yang mereka miliki untuk usaha. “Kalau cocok warga atau pengusaha dapat langsung mengurus permohonan.

Jadi tidak memerlukan lagi izin penggunaan tanah dan tidak perlu lagi disurvei oleh petugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan.

“Masyarakat secara mandiri mengetahui lokasi tempat dia berada sesuai dengan peruntukannya, jadi transparansi itu semakin baik, masyarakat mengetahui zona-zona hingga sub zona di daerah yang dia miliki,” ucap Akhyar. *Itp-03

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini