Ambar Wahyuni: BPK Temukan 20.338 Kasus Kerugian di Sumut

0
49
Kepala Perwakilan BPK Sumut, Dra V M Ambar Wahyuni M.M, Ak [tengah] usai memberi keterangan foto bersama wartawan

Evaluasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang belum maksimal terjadi pada Pemko Medan, Tobasa, Labuhanbatu, dan Tebingtinggi…

Medan-Intipnews.com:Badan Pemeriksaan Keuangan [BPK] Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya sejumlah catatan kinerja Tri Wulan IV Tahun 2019, di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Sumatra Utara terdapat total kerugian sebanyak 20.338 kasus dan telah lunas 14.192  kasus, dan sisanya sebanyak 6.920 kasus.

Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan BPK Sumut, Dra V M Ambar Wahyuni M.M, Ak, Selasa 17 Desember 2019, dari hasil pemantauan kerugian daerah per 11 Oktober 2019, dalam siaran persnya.

Masih dalam siaran persnya, peringkat penyelesaian kerugian daerah yakni, Kabupaten Humbang Hasudutan 84.32 %, Kabupaten Labura, 79.09% dan Kabupaten Taput, 75,61 %. Sedangkan pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian terendah, yakni Pemkab Batubara dengan 12,98%.

Masalah kinerja atas efektivitas standar belanja daerah sebagai dasar penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 2018 dan 2019, ada 11 kabupaten/kota, diantaranya Pemkab Langkat, Binjai, Asahan, Tanjungbalai, Karo, Pematangsiantar, Simalungun, Tapteng, Sibolga, Paluta dan Labusel.

Pihak BPK menemukan usulan barang/jasa yang diajukan oleh Satker untuk penyusunan Standar Satuan Harga [SSH], belum lengkap dan jelas. Selain itu hasil survei harga barang dan jasa untuk SSH belum dilakukan secara memadai, perhitungan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam SSH belum didukung dengan formulasi dan kertas kerja yang memadai.

Realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus [DAK] belum tepat waktu. Kegiatan DAK yang telah dianggarkan belum seluruhnya direalisasikan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang belum maksimal terjadi pada Pemko Medan, Tobasa, Labuhanbatu, dan Tebingtinggi.

Sementara itu, sarana dan prasarana untuk kesehatan, pihak BPK Sumut, lanjut Ambar tentang skala pendukung dalam pemerintahan bidang kesehatan dan pendidikan.

BPK Sumut Temukan Pemakaian Anggaran pada Pileg 2019

Badan Pemeriksaan Keuangan [BPK] Perwakilan Sumatra Utara menyoroti kinerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 pada Komisi Pemilihan Umum.

Adanya temuan dugaan penyalagunaan anggaran di KPU Provinsi Sumatera, Kabupaten Langkat, Serdangbedagai, Deliserdang, Batubara, Taput dan Samosir, berupa pembayaran honor tim kelompok kerja (Pokja) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 138.198.500,00-.

Begitu juga sekaitan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, diantaranya belum seluruh WNI yang secara hukum memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih.

Begitu juga pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic diantaranya, perencanaan kebutuhan pengadaan logistik pemilu belum sepenuhnya dilakukan secara berdasarkan data yang andal. *Itp-03

  • Bagikan berita ini 

#intipnews.com

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini