Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Foto Istimewa

Usman Hamid menyoroti bagaimana RUU Cipta Kerja akan merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk cuti berbayar. “Seharusnya para serikat pekerja dilibatkan dalam prosesnya sejak awal,…”

Jakarta-Intipnews.com:Amnesty International Indonesia mengkritik keras sejumlah pasal yang dianggap bermasalah di dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law, yang saat ini sedang digodok Pemerintah dan DPR RI.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, rancangan undang-undang sapu jagat akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap.

Hal tersebut dikatakan Usman saat konferensi pers daring bersama Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre [TURC] Andriko Otang, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia [KASBI] Nining Elitos, dan sutradara film Angga Dwimas Sasongko, Rabu [19/8] siang.

“Perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap,” kata Usman. Aturan di dalam RUU Ciptaker, kata Usman, berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini