Anggota panitia Anggaran DPRD Kota Binjai HM Sazali. Foto Istimewa

 HM Sazali minta insprektorat, BPKP dan BPK mengaudit APBD Kota Binjai, sehingga bisa diketahui pos mana yang diperlukan tambahan anggaran…

Binjai-Intipnews.com:Anggota panitia anggaran DPRD Kota Binjai HM Sazali [foto] yang juga Partai Demokrat Binjai menolak permohon Walikota Binjai HM Idaham melalui surat No.900-6134 tertanggal 24 Agustus 2020, tentang usul mendahului P APBD 2020 yang jmlahnya berkisar Rp 14.169.575.922.

“Saya dipastikan menolak, sebab usulan mendahului P APBD 2020 banyak yang tidak tepat, apalagi ini tahun politik. Lebih baik Walikota Binjai tidak melakukan pemakaian dana sebelum disetujui DPRD Binjai, ini sangat berbahaya,” tegasnya, Selasa, 9 September 2020 di kediamannya, Jalan Samanhudi, Binjai.

HM Sazali selaku ketua PD akan berkordinasi dengan ketua Fraksi PD agar usulan Walikota Binjai diteliti secara detail. “Sebab banyak pos anggaran yang digeser, ditambah tidak relevan, bahakan ada usulan dana di pos Dinas Sosial untuk kegunaan pelantikan Karang Taruna Rp 50 juta, dan pelantikan sudah dilaksanakan di Pendopo Umar Baki.

Kemudian ada lagi dana untuk Karang Teruna yang diketuai putranya Andri Alfiansyah untuk pembinaan dan pemberian bantuan usulan ekonomis produktif [UEP] bagi potensi sumber kesejahteraan sosial [PSKS] Karang Taruna yang terdampak Covid 19 senilai Rp 304.844.000,” jelasnya.

Usulan Walikota Binjai itu juga perlu dipertanyakan, kenapa harus di DLH, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan pangan dan pertanian, RSUD d. Djoelham, Dinas tenaga kerja.

OPD lainnya seperti dikesampingkan, padahal banyak tugas OPD lain seperti dialihkan. HM Sazali selaku anggota panitia anggaran DPRD Binjai menegaskan menolak dan minta insprektorat, BPKP dan BPK mengaudit APBD Kota Binjai, sehingga bisa diketahui pos mana yang diperlukan tambahan anggaran.

  • Laporan Ibnu Abihi

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini