Asahan Raih Opini WTP dari BPK RI, 4 Tahun Berturut-turut

10
Bupati Asahan H Surya [kanan] menyaksikan saat BPK RI menyerahkan WTP ke Ketua DPD ASahan

AsahanIntipnews.com:”Saya memberi apresiasi kepada seluruh instansi terkait, karena tahun ini Pemkab Asahan kembali menerima lagi opini WTP, dan telah memperoleh WTP 4 tahun berturut-turut,” kata H Surya, di Auditorium BPK Perwakilan Sumut.

Bupati Kabupaten [Pemkab] Asahan, Sumatera Utara H Surya saat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK Perwakilan Sumatera Utara [Sumut] atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD] tahun anggaran 2020, Rabu [19/5/21].

Diterimanya WTP tersebut merupakan hasil kerja keras Pemkab Asahan, Sumatera di bawah kepemimpinan Bupati Asahan H Surya beserta seluruh jajaran dalam menyampaikan pertanggungjawaban Bupati Asahan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.

“Mari kita bersama mempertahankan opini ini dan kalau bisa terus kita tingkatkan,” jelas Surya yang didampingi Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekda serta sejumlah pejabat Pemkab Asahan.

Ketua DPRD Asahan H Baharuddin Harahap, berterimakasih kepada BPK perwakilan Sumut karena telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten asahan dengan baik.

Untuk lebih maksimalnya pemakaian anggaran yang akuntabel, transparan dan efektif sesuai undang undang. “Saya dan seluruh masyarakat Asahan berterimakasih juga kepada Bupati asahan yang telah memperoleh opini WTP selama 4 tahun berturut-turut.

Kepala Perwakilan BPK RI Provsu Eydu Oktain Panjaitan, menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provsu untuk memberikan opini atas kewajaran LKP Asahan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern [SPI].

Terkait dengan efektivitas SPI serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih terdapat 9 hal yang harus menjadi perhatian Kabupaten Asahan, dan diharapkan untuk dapat menindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari.

Eydu Oktain Panjaitan mengapresiasi kerja keras Pemkab Asahan sehingga dapat menyerahkan tepat waktu laporan keuangan sesuai amanat UU. “Ini sesuai UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Di akhir acara bupati, wakil bupati dan Ketua DPRD Asahan Menandatangani dukungan pembangunan zona integritas BPK perwakilan Sumut, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi [WBK] dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani [WBBM].

  • Itp-06