Banyak Bangunan Menyimpang, DPRD Medan: Segera Bongkar

0
61
Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Antonius D Tumanggor

DKPPR Kota Medan lemah.”Kami sangat setuju jika Plt Walikota Medan segera mengevaluasi kinerja Benny Iskandar. Banyak ASN yang potensal mengenjot PAD dari sektor IMB dan berani menjalankan aturan..

Medan-Intipnews.com:Terkait banyaknya bangunan di Medan tidak memiliki IMB dan menyalahi izin, dengan tegas Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan Antonius Tumanggor minta agar Satpol PP bersama DKPPR Medan segera membongkar bangunan yang tidak sesuai izin yang dimohonkan.

Bangunan tanpa IMB dan yang menyalahi izin ini, lanjut Antonius Tumanggor, membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang [DKPPR] Kota Medan, Benny Iskandar terhadap bagunan-bangunan yang menjadi temuan dari masyarakat tersebut.

Dijelaskannya, seperti contoh yang menjadi temuan dari masyarakat terkait IMB yang menyimpang dan tidak sesuai dengan yang ditentukan di lapangan. “Terpantau di lapangan, seperti di Jalan H Abdul Manaf Lubis [Gaperta] Kecamatan Medan Helvetia, ada bangunan rumah toko [Ruko] memiliki izin 4 namun dibangun 5,” ungkap Antonius Tumanggor kepada wartawan, Rabu 4 Maret 2020.

Selai itu di Jalan Bilal Kelurahan Brayan Darat 2 Kecamatan Medan Timur, IMB-nya hanya 1 pintu untuk Rumah Tempat Tinggal [RTT], namun di lapangan dibangun 4 pintu dan berlantai 2. Di Jalan Pembangunan Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, IMB dimohonkan 1 pintu untuk RTT di lapangan dibangun 2 pintu berlantai 2.

Menurutnya, jika Benny Iskandar selaku Kepala DKPPR Kota Medan tidak mampu melakukan pengawasan terhadap maraknya bangunan bermasalah dan menyimpang, lebih baik, diusulkan untuk pengawasan bangunan diberikan kerjasama kepada pihak ketiga saja.

“Agar pengawasan terhadap bangunan yang diketahui menyimpang dan tidak memiliki SIMB dapat lebih maksimal dan PAD kota Medan dari sektor tersebut dapat tercapai,” tambah Antonius.

Mengenai bangunan bermasalah di Jalan Bilal, Cahyadi dari Dinas DKPPR Medan mengaku sudah melakukan dua kali peringatan, dan yang di Jalan Pembangunan masih akan diteliti.

“Sementara ketika dua lokasi bangunan itu saya tanyakan kepada Kasatpol PP Medan, M Sofyan selaku Kasatpol PP Medan mengaku belum pernah mendapat tembusan surat peringatan dari Dinas PKPPR Kota Medan,” ujarnya.

Sehingga, tukas anggota Komisi 4 DPRD Medan ini, ada dugaan Kepala Dinas PKPPR, Benny Iskandar yang diketahui sudah lama bertugas di Dinas yang mengurusi perizinan bangunan tersebut tidak mampu menindak atau mengajak para pengembang menaati aturan yang sudah ada mengenai perizinan membangun.

Masih Antonius Tumanggor, kinerja Benny Iskandar selaku Kadis DKPPR Kota Medan dalam mengenjot PAD khususnya dari sektor IMB, tidak sesuai dengan harapan Plt Walikota Medan H Akhyar Nasution. Ini terbukti, realisasi PAD dari sektor IMB hanya 11,61 persen dari target Rp 147,7 miliar.

“Kami Fraksi Partai NasDem Kota Medan sangat setuju jika Plt Walikota Medan segera melakukan evaluasi atas kinerja Benny Iskandar selaku Kepala DKPPR Kota Medan. Sebab kami yakin banyak ASN di Pemko Medan yang potensal untuk mengenjot PAD dari sektor IMB dan berani menjalankan aturan yang memang sudah ditentukan dan tidak terkontaminasi,” tegas Antonius.

  • Laporan Roni Neliati