Belum Tindak 40 Bangunan Tanpa IMB, DPRD Antonius: Ganti Saja…

64
Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Antonius D Tumanggor

“Dinas PKPPR penyumbang PAD, siapa-siapa yang melanggar harus ditindak tegas. Kami berharap Plt Walikota menyikapinya, supaya PAD maksimal tidak hanya wacana saja,… “

Medan-Intipnews.com:Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan menilai Benny Iskandar sudah jenuh menjadi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang [PKPPR] Kota Medan. Pasalnya, Benny mengaku belum mampu menindak 40 bangunan tidak memiliki  [IMB], sampai Maret 2020.

Sebaiknya, ujarnya, diganti saja, segeralah. Karena masih banyak ASN yang cerdas dan punya nyali tinggi memimpin dinas ini. Menurut anggota Komisi 5 bidang pembangunan ini, jika suatu instansi memiliki beban tugas yang berat dan tidak mampu diselesaikan, bisa berakibat buruk bagi pimpinan OPD tersebut.

Ungkapan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Antonius Devolis Tumanggor kepada wartawan, Rabu 11 Maret 2020. Pada saat Pemko Medan sedang gencar mengejar pendapatan asli daerah [PAD] dan penegakan Peraturan Daerah [Perda].

Padahal, jika merasa takut kepada pemilik bangunan, Pemko bisa meminta personel Kepolisian atau TNI untuk mendampingi Satpol PP melakukan tindakan merubuhkan bangunan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan [IMB].

“Mungkin Benny sudah terlalu letih memimpin Dinas PKPPR Medan ini, yang memiliki ribuan persoalan bangunan. Kasihan memang melihat Benny. Untuk itu Plt Walikota Medan Akhyar Nasution janganlah memaksakan dia memimpin PKPPR,” ungkap Antonius.

Bahkan hal itu, tutur Antonius, bisa mengganggu pikiran sehingga menimbulkan penyakit seperti jantung atau stroke. Sementara target PAD harus dikejar, sementara kenyataannya terjadi kebocoran di mana-mana,” tutur Tumanggor.

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Medan Dapil 1 Medan ini, berdasarkan jawaban Benny setiap pertemuan melaporkan adanya temuan bangunan bermasalah di daerah pemilihannya [Dapil]. Antara lain bangunan bermasalah di Jalan Pengayoman Gang Efrata, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Padahal, surat perintah bongkar sudah dikeluarkan sejak tahun 2012.

Tetapi, lanjut Antonius, Benny meminta kepada anggota dewan [Antonius] agar menanyakan saja kepada pejabat yang menerbitkan surat tersebut, karena pada saat itu dia belum menjadi kadis PKPPR.

Antonius Tumanggor menilai sikap Benny dalam menanggapi surat perintah bongkar itu sangat tidak profesional dan rasional. Sebab sejatinya Benny harus melanjutkan seluruh pekerjaan yang belum dituntaskan oleh kadis sebelumnya.

“Sesungguhnya Dinas PKPPR penyumbang PAD, tentu siapa-siapa yang melanggar harus ditindak tegas. Kami berharap Plt Walikota menyikapinya, supaya maksimal PAD tidak hanya wacana saja, ” tegas Antonius Devolis Tumanggor. *Itp-03