Bupati Serdangbedagai di Ranperda TA 2020

8
Bupati Segai
Bupati Segai di Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020

SergaiIntipnews.com: Bupati Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara H Darma Wijaya menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sergai dilaksanakan di ruang rapat DPRD Sergai, Sei Rampah, Selasa [22/6/2021].

Rapat paripurna ini berlangsung dengan agenda laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD serta pengambilan keputusan terhadap Ranperda Harga Eceran Tertinggi [HET] Gabah dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran [TA] 2020.

Bupati Serdangbedagai menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang selanjutnya diselenggarakan pembahasan dan persetujuan penetapan.

“Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sergai Tahun Anggaran 2020 yang disetujui bersama DPRD, merupakan kewajiban kepala daerah. Sebagaimana yang diamanatkan juga dalam UU Keuangan Negara untuk melengkapi pranata hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ujar Darma.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan sinergitas yang telah terjalin baik selama ini. Juga apresiasi terhadap tim gabungan komisi DPRD Sergai yang telah melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda inisiatif DPRD Sergai tentang HET Gabah,” tukas bupati.

Sebelumnya, juru bicara [Jubir] gabungan Komisi DPRD Sergai, Mangudut Hasugian, dalam laporannya menyebutkan Sergai sebagai salah satu daerah penghasil beras di Sumut memiliki lahan sawah seluas 31.248 ha, yang tersebar di 17 Kecamatan dengan produksi 93.000 ton/tahun.

“Sehingga untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya, perlu ditetapkan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional terutama harga dasar pangan yang adil bagi petani,” sebut Mangudut.

Ia merinci dalam Ranperda ini, harga eceran tertinggi gabah kering dengan kadar air paling tinggi 25% dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10% dihargai Rp 4.500/kg, sedangkan gabah kering giling dengan kadar air paling tinggi 14% dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 3% ditetapkan harganya 6.500/kg.

Hasil Pembahasan Gabungan Komisi perihal Ranperda Harga Eceran Tertinggi Gabah ini kemudian disepakati oleh forum untuk dilanjutkan kembali.

Itp-04