Cikini Studi: Jokowi Harus Tertibkan Pejabat Negara yang ‘Asbun’

0
114
Teddy Mihelde Yamin. Foto Istimewa

Jakarta-Intipnews.com:Sangat disayangkan beberapa Menteri Kabinet  Indonesia Maju dan pejabat tinggi di sekitar Presiden Joko Widodo [Jokow] suka berbicara asal bunyi [asbun], membuat pernyataan gaduh di berbagai kesempatan.

Sebagian di antaranya justru  ‘blunder’  dan  memicu kegaduhan. “Padahal mereka bukan orang sembarangan, selain ahli di bidangnya, pendidikan mereka juga tinggi, bahkan profesor,” kata Teddy Mihelde Yamin, pengamat Cikini Studi di Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

Teddy menyayangkan banyaknya pernyataan pejabat yang seringkali tak sesuai fakta dan tak nyambung dengan kebutuhan masyarakat di sepanjang tahun 2019 dan 2020 ini.

“Jangan salahkan jika publik menilai, ada sebuah iklim yang kurang sehat terbangun di sekitar istana. Sehingga masalah yang serius di masyarakat tetapi malah direspon orang di sekitar Presiden sekenanya. Bisa saja Presiden tidak menegur dan kurang mencontohkan cara berkomunikasi yang benar sehingga mereka seenaknya berbicara,” kata Teddy, lulusan Nottingham University, Inggris.

Kemudian Teddy melanjutkan, “Hal lain bisa juga mereka  menganggap tidak penting,  dan bermaksud bercanda, menuduh permainan atau pelintiran media. Tetapi kalau pelintiran media kok rasanya mustahil di zaman terbuka saat ini. Karena pada rekaman pembicaraan, semua terungkap jelas,” ungkap Teddy.

Teddy mencatat, banyak contoh, di antaranya yang terbaru, termasuk wacana yang digulirkan Menteri Koordinator PMK  Muhadjir Effendy tentang usul fatwa orang kaya menikahi orang miskin.

“Sebelumnya,  dua kali blunder oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tentang keberadaan Harun Masiku dan disusul pernyataannya tentang warga Tanjung Priok yang akhirnya nenimbulkan protes keras.”

Teddy mengingatkan, pernah juga pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang blunder dalam merespon tentang KPK dan hubungannya dengan investasi. “Begitu juga pernyataan Menko  Polhukum  Mahfud MD dan Menteri Yasonna belum lama ini, ketika merespon pertanyaan wartawan tentang draft RUU Omnibus Law, yang menyebutkan dengan ringan ‘salah ketik’.

Padahal publik tak sebodoh yang mereka pikirkan, bahwa salah ketik itu, typo. Jadi sesuatu yang tak masuk akal tetapi keluar dari pejabat publik yang ada di sekitar Presiden Jokowi.

“Jika begitu terus, bagaimana tidak menimbulkan cemooh yang berkepanjangan. Karena istana adalah simbol kekuasaan yang seksi untuk dikomentari dan dikritik.”

Dikatakan Teddy, sebenarnya pernyataan Menko PMK ini, intermezo yang offside. Kurang kerjaan  saat mengomentari masalah perkawinan. Sebagusnya memikirkan  bagaimana mengantisipasi gelombang PHK yang sedang mengintai banyak perusahaan di negara kita ini.

“Bagus dipikirkan bagaimana  usaha memperkecil dampak Coronavirus. Padahal jutaan buruh yang jadi lingkup  tanggung jawab Kementerian dalam koordinasinya kelak terpinggirkan jika RUU Omnibus Law Cipta Karya tersebut diundangkan tanpa perbaikan signifikan di DPR, mengingat draft yang diajukan saat ini banyak poin yang perlu dikoreksi dan perlu melibatkan pendapat publik,” ujar Teddy.

Selain itu, tak bisa juga dilupakan pernyataan dari Ketua BPIP yang baru dilantik, Yudian Wahyudi yang menyatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila yang  tak kalah kontroversial sehingga  memantik perdebatan  panjang di masyarakat. “Semua ini terjadi karena pejabat kita tidak sensitif dengan kondisi masyarakatnya,” pungkas Teddy.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini