Unjuk rasa UU Ciptaker di DPRD Sumut & KontraS Amin Multazam [Inzet]. Foto Istimewa

“Ini murni gerakan hati nurani. PKS, Demokrat kalau memang menolak, ayo bangun gerakan bersama rakyat. Gerakan ini wujud akumulasi kemarahan rakyat atas kesewenang-wenangan legislatif dan eksekutif,…”

Medan-Intipnews.com:Kericuhan dan kegaduhan terjadi setelah pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja [Ciptaker] oleh DPR RI, diwarnai gelombang unjuk rasa ribuan massa menyerbu gedung DPRD Sumatera Utara [Sumut]. Massa yang didominasi remaja langsung melempari batu ke arah DPRD Sumut.

Polisi langsung menindak dengan menembakkan gas air mata. Sejak pagi hingga petang, gelombang kericuhan terus terjadi. Meskipun polisi sudah mencoba melakukan pembubaran. Polisi menangkapi sejumlah massa. Pantauan di lapangan, tak jarang massa mengalami luka-luka. Bahkan beberapa masyarakat yang mencoba mendokumentasikan aksi kekerasan itu, juga mendapat intimidasi dari aparat.

Harusnya, ujar KontraS, DPR yang berhadapan dengan masyarakat, bukan malah menghadapkan masyarakat dengan barisan aparat keamanan yang cenderung berpotensi represif. “Karena ini merupakan bentuk akumulasi kekesalan rakyat atas kebijakan yang asal ketuk itu. Entah suara siapa yang mereka wakili sekarang. Aneh,” ucapnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] Sumut Amin Multazam mengatakan, DPR RI harus bertanggung jawab. “DPR RI harus bertanggung jawab atas situasi yang sekarang terjadi di lapangan. Terlalu mahal ongkos yang dibayar rakyat sebagai imbas dari ketukan palu mereka yang katanya wakil rakyat itu,” ungkap Amin.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini