Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Heri Zulkarnain

Medan-Intipnews.com:Di tengah pandemi Covid 19 saat ini, seharusnya pemerintah lebih fokus menyangkut Covid 19. Sebaiknya pemerintah jangan terburu untuk mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibuslaw, karena dengan disahkannya UU tersebut ada yang dirugikan yaitu buruh pekerja.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Heri Zulkarnain, terkait penolakan Partai Demokrat terhadap UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan itu, kepada wartawan di Medan Selasa 6 Oktober 2020.

Sebagaimana diungkapkannya melalui telepon selular, dari hal yang negatif di UU Cipta Kerja pastilah elemen buruh turun ke jalan untuk menolak UU banyak ketidakadilannya bagi buruh.

Salah satunya, hilangnya sanksi pidana bagi perusahan nakal, apabila pengusaha mem-PHK pekerja tidak mendapatkan pesangon. Membuka peluang semena-mena pengusaha semakin mudah untuk PHK karyawan.

Tidak ada jaminan kesehatan dan pansiun, hal-hal yang menyangkut kesejahteraan buruh dihilangkan. “Sebaiknya pemerintah mengunakan UU yang lama saja karena semuanya sudah diatur. Jangan lagi diubah-ubah,” tukasnya.

Menurut Heri Zulkarnain, Partai Demokrat tetap memperjuangkan hak-hak buruh dengan segala upaya dan kita melakukan pembelaan buruh dan pekerja, dari awal sudah menolak UU Cipta Kerja tersebut.

Ketika disinggung unjuk rasa yang akan dilakukan buruh selama tiga hari, “Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun begitu kepada buruh untuk tetap menjalankan protokol kesehatan,” tuturnya. * Itp-04

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini