Ilustrasi. Istimewa

Untuk pejabat yang dipilih elected officials [pejabat terpilih], gubernur, bupati dan walikota, masih ada kemungkinan tidak dipilih rakyat. “Tidak 100% bisa sukses mewariskan ke keluarganya,…”

Jakarta-Intipnews.com:Pembahasan tentang politik dinasti selalu menjadi topik
hangat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia [KBBI], politik dinasti yaitu suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa.

Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim menilai, politik dinasti lebih parah sebetulnya bukan di pemerintahan, tapi di partai politik. Menurut Rustam Ibrahim, partai seakan jadi milik pendirinya. Rustam Ibrahim mengibaratkan perusahaan, pendiri jadi satu-satunya pemegang saham, sekurangnya mayoritas saham.

“Dengan mudah kepemimpinan diwariskan kepada keluarganya,” kata Rustam
Ibrahim melalui akun Twitter @RustamIbrahim, sebagaimana dilansir suara.com. Rustam Ibrahim menambahkan sebenarnya politik dinasti di pemerintahan
juga banyak dilakukan.

Tapi, ungkapnya, untuk pejabat yang dipilih [elected officials], seperti gubernur dan bupati serta walikota, masih ada kemungkinan tidak dipilih rakyat. “Jadi tidak 100 persen bisa sukses mewariskan kepada keluarganya,” kata dia.

Banyak partai politik yang muncul pada perjalanan reformasi pada akhirnya justru terjebak pada oligarki dan politik dinasti, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. “Ada problem internal di dalam partai-partai, partai yang lahir di era
reformasi,” kata Jimly baru-baru ini.

Sebenarnya, Jimly menjelaskan reformasi itu merupakan upaya untuk membalikkan keadaan yang kecenderungannya negatif supaya kembali baik, seperti Orde Lama dikoreksi Orde Baru, kemudian Orde Baru dikoreksi oleh Reformasi setelah 32 tahun berjalan.

Memasuki perjalanan reformasi, kata dia, muncul partai-partai yang mengusung democracy of law, tetapi dalam praktiknya justru berbeda.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini