Di Peradilan Internasional, Suu Kyi ‘Musnahkan’ Muslim Rohingya

0
167
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dalam dua wajah. Foto Istimewa

Suu Kyi mengakui adanya penggunaan kekuasaan militer yang berlebihan dan adanya warga sipil yang tewas serta meninggalkan Myanmar. Sungguh suatu kesedihan ada genosida terjadi di depan mata kita…

Den Haag-Intipnews.com:Diberitakan media massa dunia, Muslim Rohingya kocar-kacir dan tunggang langgang meninggalkan Negara mereka Myanmar mencari Negara baru yang menerima permintaan suaka mereka, setelah bangsa mereka dibunuh dan dihancurkan oleh pasukan bersenjata.

Tidak sedikit korban tewas di daratan maupun di lautan. Nah, Informasi dihimpun Intipnews.com, hingga Kamis 12 Desember 2019, akibat kejadian beberapa tahun lalu itu, Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi didudukkan di hadapan sidang Peradilan  Internasional atau International Court of Justice [ICJ], di Den Haag, Belanda Rabu 11 Desember 2019.

Aung San Suu Kyi didakwa melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya [genocide], atau pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa Muslim Rohingya dengan maksud memusnahkan.

Niat Genosida Dilakukan Sebuah Negara

Kendati Aung San Suu Kyi menolak dakwaan genosida Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya. Di hadapan sidang Pengadilan ICJ, Suu Kyi menyatakan dakwaan tersebut separuh-separuh dan salah dipahami. Perkara genosida, menurut dia, seharusnya tidak sampai harus diproses ICJ.

“Gambia menempatkan gambaran yang sepotong-sepotong dan keliru tentang situasi sesungguhnya di Negara Bagian Rakhine di Myanmar,” kata Suu Kyi memulai pembelaannya.

Tetapi Suu Kyi mengakui adanya penggunaan kekuasaan militer yang berlebihan dan adanya warga sipil yang tewas serta meninggalkan Myanmar. Namun, menurutnya tindakan tersebut tidak otomatis masuk dalam kategori genosida.

“Tentu saja, dengan kondisi seperti itu, dugaan niat melakukan genosida tidak boleh berdasarkan hipotesis,” kata Suu Kyi di hadapan panel ICJ yang terdiri atas 17 hakim.

Menurut Suu Kyi mungkinkah ada niat genosida dilakukan sebuah negara yang secara aktif menginvestigasi, mengadili, dan menghukum tentara dan petugas yang didakwa melakukan kesalahan? Begitu katanya dalam pembelaan dirinya.

Ini Menjadi Noda Nurani Kita bersama

Peraih Nobel Perdamaian 1991 Aung San Suu Kyi ini menyebutkan, operasi pembersihan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine pada Agustus 2017 merupakan tindakan kontraterorisme. Tindakan itu disebutnya sebagai respons atas serangan militan Rohingya terhadap puluhan pos polisi Myanmar.

Pegungsi Muslim Rohingya, berjalan memasuki wilayah Bangladesh menuju kamp pengungsi di Palang Khali. Foto Istimewa

Dalam persidangan kali ini, Suu Kyi berbicara selama sekitar 30 menit. Sidang awal ini dijadwalkan berlangsung 10-12 Desember di ICJ. Gugatan terhadap Myanmar diajukan oleh Gambia yang mewakili Organisasi Kerja Sama Islam [OKI]. Gambia mengajukan gugatan dengan dasar bahwa Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948.

“Sungguh suatu kesedihan bagi generasi kita bahwa 75 tahun setelah manusia bertekad ‘tidak akan pernah ada lagi’, justru ada genosida yang terjadi di depan mata kita,” kata Menteri Kehakiman Gambia Aboubacarr Tambadou kepada sidang.

Tambadou, menambahkan, ini menjadi noda bagi nurani kita bersama. Kita akan bertindak tak bertanggung jawab jika tidak berbuat sesuatu dan berpura-pura bahwa ini bukan urusan kita.

Komisioner di International Commission of Jurists Reed Brody mengungkapkan, belum pernah terjadi sebelumnya pemimpin politik tertinggi seperti Suu Kyi mengambil peran utama dalam sebuah kasus hukum di ICJ.

Mantan Komisioner Tinggi PBB jadi Hakim Adhoc

“Secara hukum, itu bisa menjadi kontraproduktif bagi Suu Kyi untuk mengambil peran seperti itu karena sepertinya dia memolitisasi kasus ini,” ujarnya, sebagaimana dilansir laman Aljazirah.

“ICJ memancarkan tradisi dan protokol diplomatik dan saya ragu para hakim akan terkesan dengan kelompok tur yang tiba dari Myanmar untuk mendukung pemerintah,” ujar Brody.

Suu Kyi duduk di barisan terdepan, sementara para pengacara penggugat menyajikan data mengenai warga Rohingya yang dibunuh dan penghancuran ribuan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine. Suu Kyi sama sekali tak berbicara kepada awak media saat memasuki pengadilan.

Seorang hakim Afrika Selatan berpengalaman, Navanethem Pillay, dan mantan komisioner tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Claus Kress, telah ditunjuk sebagai hakim adhoc dalam kasus ini.

  • Bagikan berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini