Dilaporkan ke KPK, Gubsu Edy Akan Laporkan Balik 6 Aktivis

0
141
Ilustrasi. Saat Gubsu Edy Rahmayadi memberi keterangan kepada wartawan. Foto Istimewa

Sebelumnya mereka juga melaporkan dugaan korupsi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, dengan mekanisme yang sama dan terbukti ada kasus korupsinya…

Medan-Intipnews.com:Gubernur Sumatera Utara [Gubsu] Edy Rahmayadi akan melaporkan balik enam aktivis anti korupsi yang telah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], terkait kasus lahahan PTPN 2.

Nada ancaman Edy Rahmayadi akan melaporkan enam aktivis  itu karena menurutnya, dirinya merasa nama baiknya tercemarkan akibat laporan enam aktivis anti korupsi ke KPK melalui kuasa hukumnya Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simorara, Kamis pekan lalu.

Edy saat ditanya wartawan belum lama ini mengancam akan melaporkan pelapor dirinya ke KPK.”Itu pencemaran nama baik. Saya akan laporkan melalui Biro Hukum nanti.” kata Edy. Namun saat ditanya kapan dirinya akan melaporkan ke enam aktivis anti korupsi tersebut, Edy menyebutkan, “Nanti lah, saya baca medsos dulu,” jawabnya singkat.

Menanggapi Gubsu Edy Rahmayadi akan melaporkan 6 aktivis tersebut, kuasa hukum Hamdani Harahap dari Citra Keadilan mengatakan, setiap warga negara berhak melaporkan dugaan korupsi melalui mekanisme pengaduan masyarakat atau Dumas ke KPK.

“Sejak KPK berdiri ada mekanisme pengaduan masyarakat ke KPK, baru kemudian pengumpulan baket, penyelidikan dan penyidikan. Nah yang kami lakukan adalah pengaduan masyarakat [Dumas], ” ujar Hamdani.

Menurut Hamdani Harap, sebelumnya mereka juga pernah melaporkan dugaan korupsi Gubernur Sumatera Utara [Sumut] Gatot Pujo Nugroho dengan gugatan citizen lawsuit dengan mekanisme yang sama dan terbukti ada kasus korupsinya.

Seharusnya Gubernur Edy berterimakasih karena kami melindungi hak warga atas lahan eks HGU PTPN2.” kata Hamdani, dalam keterangan persnya, Senin 17 Februari 2020.

Sebelumnya diketahui, enam warga Sumut aktivis anti korupsi melaporkan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, mantan Gubsu Tengku Erry Nuradi, mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Dirut PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke KPK, Kamis 13 Februari 2020.

Keenam aktivis anti korupsi warga Sumut tersebut yakni, Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk.

Saharuddin didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Raja Makayasa usai melaporkan para pejabat tersebut ke Dumas KPK, mengatakan, PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan [SK] Gubsu, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN II Mohammad Abdul Ghani.

“Lahan eks HGU PTPN 2 yang tidak diperpanjang seluruhnya 5.873,06 ha. Sementwara yang di ajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017  adalah 2.016 Have, ” kata Saharuddin.

Hamdani Harahap mengatakan, PTPN 2 tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN 2, apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran ke rekening PTPN2.

“Saya yakin kan bahwa surat perintah pembayaran tanah eks HGU yang dijadikan dasar jual-beli lahan eks HGU PTPN 2 adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi menguntungkan pribadi para pihak yang kami laporkan senilai kurang lebih Rp 26 triliun. Apalagi beberapa pihak sudah melakukan transaksi pembelian,” kata Hamdani.

*Laporan Sofar Panjaitan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini