Dilaporkan ke KPK, Gubsu Edy Curhat di Rakerda BPN Sumut

91
Edy Rahmayadi saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Badan Pertanahan Nasional [BPN] Pemprovsu di Medan. Foto Istimewa

Medan-Intipnews.com:Gubernur Sumatera Utara [Gubsu] Edy Rahmayadi  menyampaikan curahan hati [curhat] soal dirinya yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] terkait persoalan tanah PTPN 2. Ia mengeluh banyaknya persoalan tanah di Sumut.

“Tanah ini menjadi persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya sampai ke mana kita harus berhenti. Sekitar 4-5 hari yang lalu, saya dilaporkan ke KPK tentang tanah ini, tanah eks HGU ini,” ujar Edy, Senin 17 Februari 2020, sebagaimana dilansir detik.com.

Hal itu disampaikan Edy saat menghadiri Rapat Kerja Daerah [Rakerda] Badan Pertanahan Nasional [BPN] Pemprovsu di Hotel Adimulia, Medan. Edy mengatakan Persoalan tanah di Sumut ini menumpuk di meja kerja kantornya. Ia mengaku pesimistis dengan banyaknya persoalan tanah di Sumut.

“Kalau kita berpikir rasanya pesimis sama urusan pertanahan. Sedikit kita berbicara tanah, ributnya sudah sampai ke mana-mana,” jelas Edy.

Sebagaimana dipublish berbagai media massa, ada 6 warga Sumatera Utara [Sumut] melalui kuasa hukumnya Citra Keadilan melaporkan Gubsu Edy Rahmayadi ke KPK.

Bersama kuasa hukum Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamra dari Kantor Hukum Citra Keadilan, 6 warga itu juga melaporkan mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani.

Juga turut dilaporkan ke KPK, Kamis 13 Februari 202, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Keenam warga Sumut yang melaporkan yaitu Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk.

Mereka melaporkan Gubernur Sumut, Dirut PTPN 2 hingga Menteri atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi serta perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing-masing atas penerbitan surat perintah pembayaran [SPP] lahan eks Hak Guna Usaha [HGU] PTPN 2.

Saharuddin, salah satu pelapor didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora usai melaporkan para pejabat tersebut ke Bagian Pengaduan Masyarakat [Dumas] KPK.

Dia menyebutkan kepada awak media di Medan, PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik [KJPP] seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani.

“Lahan eks HGU PTPN 2 yang tidak diperpanjang itu seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang diajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017  adalah 2.016 hektare,” kata Saharuddin. *Itp-02