DPD RI M Nuh: Pers Jangan Berhenti Sosial Kontrol

21
DPD RI M Nuh
DPD RI M Nuh sebut pers jangan berhenti sosial kontrol

MedanIntipnews.com:DPD RI M Nuh sebut pers jangan berhenti sosial kontrol. Merupakan bingkai tanggungjawab pers dalam NKRI, “Kita minta pers jangan pernah berhenti melakukan sosial kontrol,” kata anggota DPD RI M Nuh.

Hal itu disebutkan Muhammad Nuh saat pertemuan silaturahmi dengan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] Provinsi Sumatera Utara [Sumut] di aula Gedung PWI Sumut Parada Harahap, Jalan Adinegoro No.4 Medan, Jumat [23/7/21].

DPD RI M Nuh sebut pers jangan berhenti sosial kontrol. Anggota Dewan Perwakilan Daerah [DPD] daerah pemilihan Sumut M Nuh, menyinggung ketika pemerintah menerapkan PPKM darurat semestinya sudah mengantisipasi dampak ikutannya, dengan menggelontorkan bantuan sosial. Bukan malah melarang masyarakat mencari nafkah.


Nuh pun berharap agar pemerintah mengevaluasi perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat [PPKM] darurat secara komprehensif dan optimal. Sebagai anggota DPD RI kami hanya mendorong adanya perbaikan dan pencerahan bangsa. Dorongan ini juga muncul seiring dengan terbangunnya opini publik terkait kebijakan yang akan dijalankan pemerintah seperti Omnibuslaw dan lainnya.

Di momen ini, Ketua PWI Sumut Hermansjah, menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi M Nuh yang diharapkan dapat berkelanjutan dalam meningkatkan sinergi membangun negeri bersama-sama ke depan. “Mudah-mudahan apa yang disampaikan M Nuh ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua,” tutur Hermansjah.

Kegiatan silaturahmi dihadiri Penasihat H A Ronny Simon, pengurus Bidang Organisasi Khairul Muslim, Rizal R Surya, Sekretaris Edward Thahir, dan lainnya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang isu miring terhadap penanganan pandemi Covid 19, M Nuh menyatakan, Covid 19 ini memang ada. Karena sudah banyak korban jiwa. Ini, menurut kalangan ulama adalah wabah dari Allah Swt. Kita harus dapat menjalani kehidupan dengan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi Prokes.”Saya sendiri pernah terpapar dan menjalani isolasi mandiri,” tukasnya.

Selain itu, lanjutnya, perlunya dilakukan investigasi tentang penyaluran dana Covid 19 ini, silakan saja. Asalkan dibarengi dengan data yang akurat. Kita akui, dana untuk penanganan Covid 19 di Indonesia cukup besar. Tapi penanganannya dinilai kurang optimal, termasuk pelayaan publiknya.
“Jadi di masa PPKM darurat lanjutan inilah kita harapkan, yang kurang optimal harus dioptimalkan,” tukasnya.

Itp-04