DPR RI: Insentif Nakes dan Dana Bantuan Covid 19 Daerah Rawan Penyimpangan

6
DPR RI: Insentif Nakes
DPR RI: Insentif Nakes dan dana bantuan Covid 19 daerah rawan. Foto Istimewa

JakartaIntipnews.com:DPR RI sebut Insentif Nakes dan dana Bantuan Covid 19 daerah rawan penyimpangan. Untuk itu, kalangan DPR RI mendorong agar Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI untuk melakukan audit terkait realisasi insentif bagi tenaga kesehatan daerah [Inakesda] dan dana bantuan Covid 19 di daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang saat menyoroti anggaran yang sedianya dikelola oleh para kepala daerah tersebut, Rabu [30/6/21], sebagaimana dilansir Teropongsenayan. “Mendesak Pemerintah Pusat mengawasi penyaluran insentif dan dana bantuan Covid19 ini, dengan menggandeng BPK RI untuk melakukan audit ke daerah-daerah,” ujar Junimart dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

DPR RI: Insentif Nakes dan dana bantuan Covid 19 daerah rawan penyimpangan, menurut Junimart Girsang, dalam realisasi yang terjadi di lapangan, penyaluran dana tersebut dianggap sangat rawan penyimpangan. “Seperti yang terjadi di Kabupaten Dairi hak-hak Nakes [sebagian besar para dokter pejuang penanganan Covid 19]. Diminta mengembalikan hak insentif mereka, hanya karena masalah absensi,” ungkap Junimart Girsang.

Padahal, Kata Junimart Girsang, absensi tersebut mutlak tanggung jawab Pemkab, Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit. Ditegaskannya, pengawasan atas dana insentif Nakes dan dana bantuan Covid 19 bagi pemerintah daerah yang dikelola oleh para Kepala Daerah selaku kepala satuan tugas [Kasatgas] itu.

Bertemu Menteri Ceko

“Sangat membutuhkan pengawasan dari Pemerintah pusat karena penggunaannya rentan disalahgunakan. Ini sudah terbukti di beberapa daerah bahkan ada kepala daerah yang menutup mata, hati dan telinga untuk menyelamatkan masyarakatnya dengan bekerja setengah hati bin ogah-ogahan,” tegas politisi senior PDI-Perjuangan Junimart itu.

Desakan tersebut disampaikan Junimart, menindaklanjuti desakan yang sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Muhammad Tito Karnavian kepada pemerintah daerah [Pemda] untuk mempercepat realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah [Inakesda].

Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan percepatan realisasi dilakukan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo yang menerima informasi masih adanya tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, baik yang penuh, sebagian ataupun seluruhnya.

Arahan itu juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme dan besaran pemberian insentif bagi tenaga kesehatan