Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor SSos [tengah] saat Sosialisasi Perda [tengah]

Medan-Intipnews.com:Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor SSos mendesak Pemko Medan agar segera merealisasikan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah [Perda] No.5 Tahun 2015.

Hal itu dikatakan Antonius kepada wartawan, dalam Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, berlangsung di jalan Masjid Ujung Pasar 1 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Minggu 11 Oktober 2020.

Dijelaskannya, berdasarkan Bab IV pasal No. 5 Tahun 2015 Pemko Medan wajib mengalokasikan anggaran minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah atau PAD untuk merealisasikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Anggaran itu dimaksudkan untuk memenuhi hsk-hak warga miskin,antara lain hak atas kebutuhan pangan hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha termasuk hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik serta lingkungan hidup sehat.

Politisi parai Nasdem itu berharap, Perda ini bisa segera direalisasikan untuk menekan angka kemiskinan dan mencegah masyarakat yang rentan miskin menjadi miskin. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik [BPS] tahun 2017, jumlah warga miskin di Medan sekitar 204.220 jiwa.

Antonius Tumanggor sosialisia Perda terkait penanggulangi kemiskinan

“Perda ini kan sudah diundangkan pada 19 Oktober 2015, makanya harus segera dilaksanakan agar angka kemiskinan di Kota Medan bisa ditekan dan tidak sebaliknya malah semangkin meluas. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19,” katanya.

Diakuinya,menekan angka kemiskinan memang tak semudah yang diinginkan. Buktinya, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan [P2KP] yang dilaksanakan pemerintah pusat sejak 2007 hingga 2014 belum menunjukkan adanya indikator turunnya angka kemiskinan dengan secara signifikan di Kota Medan.

“Bahkan,angka kemiskinan masih berkutat pada 16 persen. Itu sebabnya, peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan [stake holders] terlebih pihak swasta sangat dibutuhkan dalam hal penanggulangan kemiskinan. Sebab jika hanya mengandalkan peran pemerintah program ini akan sulit terwujud,” jelas Antonius.

Lebih jauh Wakil Fraksi Nasdem itu menjelaskan bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan Pemko Medan kepada warga miskin akan ditentukan berdasarkan kriteria. Terlebih bantuan modal usaha hanya akan diberikan kepada mereka yang telah memiliki usaha dan telah mengikuti pelatihan keterampilan.

“Pelaksanaan Perda ini harus dapat memberdayakan warga miskin agar memiliki daya saing dan ke depan mampu mengatasi persoalannya sendiri. Dengan demikian harkat dan martabat mereka bisa meningkat,” tukas Antoniusdi Dapil 1. * ITP-04

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini