Ketua DPRD Medan, Hsyim. Foto Istimewa

Selain itu, serapan anggaran rendah, Silpa tinggi. Drainase banyak yang sumbat, petugas P3SU seperti tak bekerja. Dan dana BPJS ditanggung APBD tak direalisasikan Pemko,…

Medan-Intipnews.com:Menurut Hasyim, pembangunan infrastruktur di Medan masih belum maksimal. Masih banyak jalan-jalan yang rusak, bahkan ada yang baru setahun dibangun sudah rusak. Hal itu disebabkan tidak dibangunnya drainase sebelum membangun jalan.

Ketua DPRD Medan Hasyim menyebutkan, serapan anggaran Pemko Medan tahun 2019 diperkirakan rendah. Kondisi tersebut terkait kasus hukum yang menimpa Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

Sehingga, jelas Hasyim, OPD jadi ragu menggunakan anggaran, akibatnya anggaran menjadi Silpa Sisa lebih pembiayaan anggaran [Silpa].“Silpa tahun 2019 cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari tahun 2018. Padahal kami dari DPRD sudah mendorong agar OPD jangan ragu menggunakan anggaran,” katanya baru-baru ini.

Selain itu, tambah Hasyim, drainase banyak yang tumpat karena sendimen [tumpukan sampah] makin tinggi. Padahal di Medan ada Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum [P3SU] yang bertugas untuk menormalisasi parit.

“Di tiap kelurahan ditempatkan 5 orang petugas P3SU, tapi kinerjanya tidak maksimal, parit justru banyak yang tumpat. Padahal mereka digaji setiap bulan, tapi kalau tidak bekerja jadi mubazir anggaran itu. Dan bekerja tidak sesuai SOP,” ungkap Hasyim.

Untuk itu, tegasnya, perlu dikaji ulang perekrutan petugas P3SU, supaya orang yang direkrut harus bertipikal pekerja keras, bukan tipikal kantoran, karena kerjanya untuk mengorek parit.

Ketika member keterangan kepada wartawan, Hasyim menyinggung soal BPJS kesehatan. Dia  menyesalkan anggaran BPJS Kesehatan Peserta Bantuan Iuran [PBI] yang ditanggung APBD tapi tidak direalisasikan Pemko medan.

Februari Ini Blanko KTP Tuntas

Sedangkan anggarannya, tandasnya, sudah direalisasikan. “Di tahun 2020 ini sudah dianggarkan lagi, tidak hanya untuk warga miskin, tapi semua orang yang memiliki KTP Kota Medan. Sehingga tahun 2021 ditargetkan, seluruh warga Kota Medan sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Disinggung wartawan tentang pelayanan publik khususnya pengurusan KTP, Hasyim mengakui masih banyak menjadi keluhan warga. Keluhan itu diketahui saat reses dewan tiga kali setahun. Persoalan KTP menurut dia karena memang blanko yang didistribusikan pemerintah pusat lewat Kementeraian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlahnya masih kurang.

“Pada reses terakhir Desember 2019, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [Disdukcapil] mengemukakan, permasalahan blanko KTP akan dituntaskan bulan Februari tahun ini. Kita harapkan persoalan KTP tahun ini benar-benar bisa tuntas,” tegasnya.

  • Laporan Roni Neliati

#intipnews.com

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini