DPRD Medan: Pemko Diminta Akomodir Keresahan Pemilik SPBU

5
DPRD Medan Pemko Diminta Akomodir
Foto: Istimewa

MedanIntipnews: Komisi IV DPRD Medan meminta Pemko Medan untuk mengakomodir keresahan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini terungkap saat DPRD Medan kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait keberadaan SPBU Jalan Sudirman Medan, yang ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau larangan usaha bisnis, Senin (13/9). 

“Terkait penetapan lokasi SPBU sebagai zona RTH, keluhan pemilik SPBU harus diakomodir. Jika peraturan RTH itu harus ditegakkan, Pemko Medan harus siap mengganti rugi pemilik SPBU, karena harus pindah.

Bila Pemko tidak sanggup mengganti rugi, lebih baik penetapan RTH yang harus direvisi. Kebetulan saat ini ada revisi Perda RTRW dan sedang berjalan, supaya dimasukkan dalam pembahasan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS saat RDP.

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Medan Burhanuddin Sitepu didampingi Hendra DS, Renville D Napitupulu, Edwin Sugesti Nasution, dan Dedy Akhsyari Nasution. Hadir pemilik SPBU Jalan Sudirman, Budi Ananda Arbie, Arbie Abdul Gani dan Zaulkifli. Juga hadir Kabid PBL Dinas PKPPR Kota Medan Ashadi Cahyadi, Affan dan Faisal.

Menurut Hendra, keberadaan SPBU sudah ada sekitar sejak tahun 1980 dan memiliki izin resmi. Lantas pada tahun 2015 terbit Perda No 2/2015 memplot lokasi SPBU sebagai daerah RTH.

“Terkait hal itu, pemilik tentu resah tidak bisa melakukan pengembangan usahanya, maka keluhan pemilik pantas diakomodir dan PAD Pemko Medan pun lebih baik ke depannya,” ujar Hendra.

Disampaikan Hendra, menurut pengakuan pemilik, mereka bersedia pindah asal lahannya diganti rugi. Maka Pemko Medan diharapkan dapat melakukan kajian atau patut mempertimbangkan penetapan plot daerah RTH.

Sementara itu, Edwin Sugesti Nasution menyampaikan, Pemko Medan harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pengusaha. “Pemko harus dapat memberi solusi pindah atau revisi zonasi RTH, sehingga pelaku usaha harus mendapat jaminan kenyamanan,” tutur Edwin.

Sementara itu, Dedy Akhsyari Nasution yang kebetulan Ketua Pansus RTRW mengatakan, jika terkait zona RTH SPBU Sudirman dirubah, maka pemilik supaya mengajukan permohonan kepada Pemko Medan, dan Pemko meneruskan ke Pansus RTRW DPRD Medan. “Dengan dasar itu, Pansus dapat melakukan pembahasan,” ujar Dedy.

Tanggapan lain disampaikan Renville Napitupulu, dia mempertanyakan dasar apa menetapkan suatu wilayah menjadi RTH. Lantas kebijakan apa yang harus dilakukan bila ada usaha yang dirugikan akibat penetapan RTH.

Selanjutnya, mempertanyakan Pemko Medan soal keseriusan terkait penetapan RTH. “Bagaimana soal harga lahan dan upaya ganti rugi,” sebut Renville.

Sementara itu, pemilik SPBU Arbie mengatakan, pihaknya melakukan renovasi SPBU karena sudah usang dan kumuh. Kemudian mengajukan izin bangunan karena taat hukum. Dan kemudian mendapat penolakan izin karena wilayahnya di plot daerah RTH. “Terkait hal itu, kami bersedia menyerahkan lahan untuk pindah, asal Pemko Medan bersedia ganti rugi lahan dan usaha kami,” jelas Arbie.

Sedangkan mewakili Dinas PPKR Kota Medan Ashadi Cahyadi mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan SPBU. “Kami hanya minta penertiban bangunan pendukung berlantai 2 yang tidak memiliki izin,” tukasnya. 

Pada kesempatan itu, pimpinan rapat Burhanudin Sitepu memutuskan agar bangunan berlantai 2 distanvaskan. “Tidak perlu dibongkar cukup distanvaskan menunggu keputusan Pemko Medan, apa harus direvisi atau ganti rugi,” beber Burhanuddin. 

Rapat pun akhirnya diskor hingga direncanakan kembali dilanjutkan pada 27 September 2021 mendatang. * Itp.04