DPRD Medan: Pemko Tak Serius Kejar Target PAD

32
DPRD Medan: Pemko Tak Serius
DPRD Medan sebut Pemko tak serius kejar target PAD

MedanIntipnews.com:DPRD Medan sebut Pemko tak serius kejar target PAD. Demikian diungkapkan Syaiful Ramadhan selaku juru bicara FPKS DPRD Medan menyoroti buruknya realisasi pendapatan sektor Parkir dan retribusi sampah di Kota Medan.

Disampaikan Syaiful, realisasi pajak parkir sebesar 14,11 miliar rupiah atau sebesar 82,15% dari target sebesar 17,18 miliar rupiah menunjukkan pemerintah Kota Medan tidak serius mengejar target PAD dari anggaran ini.

Persoalan tersebut disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [FPKS] DPRD Medan dalam paripurna dengan agenda pemandangan umum tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan Anggaran 2020 di gedung DPRD Medan, Senin [14/6/21].

DPRD Medan sebut Pemko tak serius mengjar target PAD, “Pada tahun 2019 dapat terealisasi 26,56 miliar kenapa tahun ini turun jauh sekali. Dengan target yang rendah dan mudah pencapaiannya, tetapi semakin rendah pula realisasinya,” terang Syaiful.

Selain itu juga, lanjutnya, retribusi sampah dinas kebersihan terkesan asal-asalan. Sehingga banyak warga yang mengeluh berbeda tarif yang dikenakan di satu lingkungan dengan lingkungan lainnya.

Belum lagi petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah-rumah warga tidak datang sesuai jadwal. Akhirnya banyak sampah warga menumpuk dirumahnya, dengan aroma tak sedap mengganggu kenyamanan warga.

“Fraksi meminta kepada kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan [DKP] untuk menambah jumlah petugas pengangkut sampah. Sistem pembayaran retribusi sampah dibuat dengan sistem digital,” ungkap Syaiful.

Mengenai pendapatan dalam APBD Kota Medan tahun 2020, Fraksi PKS menyoroti pendapatan pajak daerah dari pos pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB tidak ada yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Begitu juga realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar 12,98 milyar rupiah atau sebesar 58,72 % dari target sebesar 22,10 miliar rupiah. Terjadi penurunan pendapatan mencapai 9 miliar rupiah dari tahun 2019 yang mencapai 21,99 miliar.

“Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki database yang jelas berapa banyak ruas jalan di kota Medan yang dilakukan pungutan parkir,” tutur Syaiful Ramadhan. Fraksi PKS meminta agar Dishub memperbanyak e parking seperti yang sudah dibuat di kesawan, agar kebocoran dari pos ini akan bisa diminimalisir.

  • * Itp-04