DPRD Medan: Masyarakat Tak Mampu Bayar BPJS Mandiri, Harus Dibantu…

0
54

Medan-Intipnews.com:“Di lapangan masyarakat bukan karena enggan membayar, namun karena memang tidak mampu untuk membayar [BPJS Mandiri], seharusnya ini yang harus menjadi Penerima Bantuan Iuran  [PBI].”

Hal itu ditegaskan ketua komisi 2 DPRD Kota Medan H Aulia Rachman pada rapat dengar pendapat [RDP] Senin 9 Desember 2019. Komisi 2 DPRD Kota Medan meminta [foto] agar Dinas Sosial benar-benar melakukan pendataan ulang kembali bagi warga miskin penerima bantuan PBI seperti BPJS Kesehatan, dan Penerima bantuan keluarga harapan [PKH].

Sebab banyak laporan diterima oleh wakil rakyat kota Medan, di lapangan masih banyak ditemukan penduduk kota Medan yang belum mendapatkan PBI Kesehatan dan PKH. “Kita minta agar dinas sosial segera memberikan data-data warga kurang mampu yang valid, penerima program PBI Kesehatan dan PKH, agar kami bisa mengetahui termasuk data yang diterima dari Kepala Lingkungan,” terang H Aulia Rachman.

Masih Aulia, komisi 2 juga meminta agar penyerapan anggaran yang telah disetujui terhadap dinas tersebut dapat tersalurkan benar-benar kepada orang yang tepat.
Sementara Wong Chun Sen mengatakan agar anggaran yang telah disetujui dan diberikan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dapat tersampaikan dan tidak banyak yang silpa.

Memberikan Nomor Kontak

“Kita minta juga agar Dinas Sosial tidak mempersulit warga ketika datang untuk mengurus surat keterangan tidak mampu [SKTM] atau surat miskin. Sebab kita banyak menerima laporan susahnya untuk pengurusan surat keterangan tidak mampu,” ujar Wong Chun Sen.

Suprianto mewakili BPJS Kesehatan Medan mengaku, saat ini secara nasional ada 19 triliun tunggakan peserta belum terbayarkan. Untuk kota Medan sebanyak 283 ribu peserta menunggak. 52 ribu untuk kelas I, 48 ribu untuk kelas II, 183 ribu untuk kelas III.

Namun Afif Abdillah anggota komisi 2 dari Fraksi Nasdem sangat setuju jika kota Medan juga dapat menerapkan program bantuan kesehatan gratis bagi warga kota Medan untuk kelas III, mengingat anggaran kota Medan juga sangat besar setiap tahunnya.

Di akhir RDP, Rachman mengusulkan agar dinas Sosial juga memberikan nomor kontak petugas pendamping di Medan Utara yang meliputi Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Deli dan Medan Marelan. Sebab saat ini Dinas Sosial sedang melakukan pendataan di empat kecamatan tersebut.

  • Laporan Roni Neliati
  • Bagikan berita ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini