DPRDSU Setujui Ranperda Perseroda PPSU, Ini Untungnya

0
6
DPRDSU Setujui Ranperda Perseroda PPSU, dan dilakukan penandatanganan

MedanIntipnews.com:DPRD Sumatera Utara [DPRDSU] menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah [Ranperda] tentang Perusahaan Perseroan Daerah [Perseroda] Pembangunan Prasarana Sumatera Utara [PPSU] menjadi Peraturan Daerah [Perda], ini untungnya.

Pengesahan Perda Perseroda PPSU tersebut ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama antara Ketua DPRDSU Baskami Ginting dengan Gubernur Sumatera Utara [Gubsu] Edy Rahmayadi pada Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa [25/5].

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRDSU Baskami Ginting bersama Wakil Ketua Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani tersebut, diikuti para anggota dewan baik yang hadir langsung maupun melalui virtual.

Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan Perda tersebut, untuk meningkatkan fungsi dan peran Perseroda guna mendukung pembangunan infrastruktur. Juga mengelola investasi dengan prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan perundang-undangan.

Manfaat pendirian Perseroda, kata Gubsu Edy, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup berupa barang atau jasa. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat.

“Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp38,250 Miliar, paling sedikit 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan pada saat pendirian Perseroda ini,” sebut Edy Rahmayadi, yang mengatakan bahwa kewenangan Pemprov ada pada komposisi saham 51%.

“Dengan Perda ini BUMD bisa menangani, dan tidak lagi rakyat [seperti petani] diperlakukan tidak baik. Sehingga tidak ada harga naik dan turun seenaknya, guna menjaga kesejahteraan petani,” jelas Edy.

Selanjutnya, katanya, komoditi yang mengalami surplus [ketersediaan], bisa terjaga dan dapat dikendalikan pasarnya. Sehingga pengelolaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pemasukan untuk pendapatan daerah.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah [Bapemperda] DPRDSU Thomas Dachi dalam laporannya, menyampaikan hasil pembahasan terkait Ranperda sebagai dasar hukum BUMD yang sebelumnya berbentuk PT menjadi Perseroda.

“Berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi, sejumlah 8 fraksi yang setuju agar Ranperda ini segera ditetapkan menjadi Perda,” ujar Thomas. Dengan Perseroda tersebut, lanjutnya, peluang untuk memperoleh modal dalam bentuk investasi dari pihak lain menjadi terbuka.

“Walaupun tujuan utama Perseroda ini berorientasi pada keuntungan, namun unsur sosialnya tentu saja tidak boleh diabaikan,” jelas Thomas.

  • Itp-04