Di PDAM Tirtanadi Sumut pelaksanaan tender sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel, tetap mematuhi etika pengadaan…

Medan-Intipnews.com:Persyaratan Standar Nasional Indonesia [SNI] diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 102 Tahun 2000 pada pasal 12 ayat 2 dijelaskan, SNI bersifat sukarela untuk diterapkan pelaku usaha.

Untuk pengadaan Poly Aluminium Chloride [PAC] berdasarkan surat dari Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian No. 1548/IKFT.2/XII/2019 dijelaskan, bahwa PAC No. SNI 06-3822-2017 belum diberlakukan secara wajib.

Dan juga sejalan dengan surat Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah [LKPP] No.4295/D.4.1/9/2017 juga menyarankan agar dalam penyusunan dokumen pengadaan dapat membuat pemenuhan atas standar lain dan tidak mensyaratkan sertifikat SNI PAC dengan tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Oleh karena itu persyaratan SNI dalam suatu tender PAC hanya disarankan [tidak wajib].

Hal itu dikatakan Ketua Ikatan Ahli Pangadaan Indonesia [IAPI] Sumatera Utara [Sumut Dr Ahmad Feri Tanjung SH, MM, MKn, dan  Jufri Antoni, ST, MSi sebagai narasumber. Keduanya merupakan Pemberi Keterangan Ahli  [LKPP] di sela-sela workshop mitigasi risiko dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha dalam pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumut, Jumat [24/7].

“Dalam PP No. 102 Tahun 2000 pada pasal 12 ayat 2, sangat jelas dikatakan SNI bersifat sukarela untuk diterapkan pelaku usaha artinya SNI tidak menjadi kewajiban bagi pelaku usaha dalam membuat persyaratan tender,” kata Feri Tanjung.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini