Dugaan Korupsi, Kejatisu Periksa Lagi Kadis Perkim Paluta Jumat 6 Maret

0
100

Pemeriksaan Kadis Perkim Paluta, MH oleh tim jaksa intel Kejatisu yang ketiga kalinya. Sedangkan penjual tanah untuk kedua kalinya dan pihak appraisal pemanggilan dan pemeriksaan pertama kalinya…

Medan-Intipnews.com:Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara [Kejatisu], Amir Yanto berkomitmen melanjutkan proses penyelidikan, dugaan korupsi di Dinas Perumahan dan Pemukiman [Perkim] Kabupaten Padang Lawas Utara [Paluta].

Pemeriksaan terkait pembelian lahan Pemerintah Kabupaten [Pemkab] seluas 4 hektar berlokasi di Batang Baruar Jae, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Paluta senilai Rp3,1 miliar.

Ini disampaikan Asisten Intelijen Kejatisu, Andi Murji Machfud SH MH didampingi Kasi Intel kejatisu Rismaidi kepada massa Gerakan Pemuda dan Mahasiswa [GPM] Sumatera Utara [Sumut] yang berunjukrasa di depan kantor Kejatisu Jalan Jenderal AH Nasution Medan, Selasa 3 Maret 2020 [foto].

Di hadapan massa GPM Sumut, Andi Murji menjelaskan, tim jaksa intel Kejatisu berjumlah 4 orang telah turun ke lapangan atau ke lokasi lahan atas perintah Kepala Kejatisu. Dan Kejatisu terus mengembangkan proses penanganan dugaan korupsi pembelian lahan Pemkab oleh Dinas Perkim Paluta.

“Kita akan kejar dan proses pembelian dan pembebasan lahan seluas 4 hektar yang dibeli Dinas Perkim Paluta. Pemerintah tidak bisa membeli lahan atau tanah jika harganya mahal. Pembelian itu ada ketentuannya, diantaranya berapa harga tanah di sana. Itu harus disesuaikan. Tidak bisa Perkim Paluta membeli sesuai dengan permintaan, apalagi tanah itu mahal harganya,” terangnya.

Di sela pembicaraan dengan massa GPM Sumut, Kasi Intel Kejatisu Rismaidi mengatakan, Kejatisu akan panggil dan periksa Kadis perkim Paluta, MH, penjual tanah/lahan berinisial Yus dan pihak appraisal pada Jumat 6 Maret 2020.

Diketahui, pemeriksaan Kadis Perkim Paluta, MH oleh tim jaksa intel Kejatisu merupakan yang ketiga kalinya. Sedangkan penjual tanah untuk kedua kalinya dan pihak appraisal pemanggilan dan pemeriksaan pertama kalinya.

Sementara itu, kordinator aksi GPM Sumut, Siddik Siregar dan Ali Muksin Hasibuan menegaskan, agar Kejatisu serius memproses hingga tuntas sampai ke persidangan dugaan korupsi pembelian lahan/tanah Pemkab.

Penyelidikan ini atas laporan pengaduan dilakukan GPM Sumut dengan nomor 074/B5/LDK/GPM-SU/XI/2019 Tanggal 27 November 2019 ke Kejatisu, terkait dugaan korupsi Kadis Perkim Paluta, MH.

Disebutkan sebelumnya, diduga pembelian lahan seluas 4 hektar oleh Pemkab Paluta melalui Dinas Perkim Paluta, diduga tidak sesuai dengan NJOP, dan terindikasi telah terjadi Kompromi ilegal antara Kadis Perkim Paluta, Tim Appraisal, penjual tanah untuk kepentingan kantong pribadi.

Dalam laporannya mahasiswa membongkar dugaan sarat korupsi, karena belakangan diketahui lahan yang dibeli itu, tidak dalam kondisi steril alias status kepemilikan masih dalam konflik. Ironisnya, pembelian tetap dilakukan oleh Dinas Perkim.

* Laporan Sofar Panjaitan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini