Ilustrasi Istimewa

“Selain itu masih ada beberapa program kegiatan lagi pada Dinas tersebut yang kami duga syarat korupsi,”…

Medan-Intipnews.com:Dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara [PPKB] Kota Tanjungbalai pada beberapa program kegiatan Tahun Anggaran 2018 dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara [Kejatisu].

“Kami sudah menyampaikan laporan pengaduan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara C/q Pos Pelayanan Hukum & Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Nomor Laporan : 05/ GARANSI/ GEMPA-SUMUT/ LP/ XII/ 2019 tertanggal 16 Desember 2019,” ungkap Ketua Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi [Garansi] Henri Sitorus.

Menurut Henri perihal laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas PPKB Kota Tanjungbalai T A 2018 dengan melampirkan bukti berupa Audit LHP BPK-RI Tahun 2018. Dan laporan tersebut langsung diterima Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian, sebagaimana dilansir Terkininews.com.

Laporan dilakukan Garansi bersama Gerakan Mahasiswa dan Pemuda [Gempa] tersebut terkait salah satu program kegiatan yang diduga korupsi alokasi program keluarga berencana, dengan pagu anggaran Rp 2.239.000.000,00, namun diduga yang direalisasikan hanya sebesar Rp 2.041.000.000,00.

“Selain itu masih ada beberapa program kegiatan lagi pada Dinas tersebut yang kami duga syarat korupsi,” tambah Ketua Gempa Sumatera Utara [Sumut] Fahlevi Nasution.

Menurut keduanya, dugaan korupsi di tubuh Dinas PPKB Kota Tanjungbalai tersebut ditengarai dikomandoi oleh petinggi di Dinas tersebut berinisial Er. Setelah melaporkan secara resmi pihaknya akan terus mengawal kasus dugaan korupsi tersebut.

“Laporan yang kami sampaikan adalah bukti komitmen dalam hal pemberantasan korupsi di Sumatera Utara terkhusus di Kota Tanjungbalai. Sebelumnya kami juga sudah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejatisu 9 Desember 2019,” ujar Henri.

Pihaknya berharap kepada Kejatisu yang dipimpin Bapak Fachruddin Siregar, SH, MH dapat secepatnya menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#intipnews.com

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini