Suasana RDP DPRD Medan dengan PU kota Medan

“Banyak kontraktor tidak profesional dan ‘nakal’. Sudah mengambil uang muka [DP] proyek tapi tidak melakukan pekerjaan…”

Medan-Intipnews.com:Pasca Walikota Medan Dzulmi Eldin ditangkap KPK, Plt Kadis Plt PU Kota Medan Zulfansyah Ali Saputra Zulfansyah menyebut, banyak kontraktor takut mengerjakan proyek tidak terbayar.

Ini terkait minimnya realisasi penyerapan anggaran diakibatkan kendala psikis karena kasus penangkapan Eldin dan Kadis PU Medan Isa Ansyari Oktober 2019. Dengan demikian Prediksi DPRD Kota Medan benar.

Pasca operasi tangkap tangan [OTT] KPK akan terjadi Sisa Selisih Lebih Penggunaan Anggaran [Silpa] pada Dinas Pekerjaan Umum [PU] Kota Medan. Hingga November 2019 penyerapan anggaran baru tercapai 35,44 persen atau Rp 250,951 miliar dari total anggaran Rp 708,181 miliar.

Kondisi ini terkuak saat rapat dengar pendapat [RDP] Komisi 4 DPRD Kota Medan dengan Kota Medan Zulfansyah Ali Saputra, Selasa 3 Desember 2019 di ruang komisi 4 DPRD Kota Medan.

“Kendala lainnya banyak kontraktor yang tidak profesional dan “nakal”. Mereka sudah mengambil uang muka [DP] proyek tapi tidak melakukan pekerjaan. Padahal itu akan jadi temuan LHP BPK dan ada sanksi pidananya,” ujarnya.

Kondisi Sekarang Ini Porak Poranda

Diakui Zulfansyah, pekerjaan proyek tidak selesai dikerjakan, dan Pemko Medan akan mengalami kerugian sebesar 20 persen setelah dipotong uang jaminan pelaksanaan 5 persen dan jaminan uang muka 5 persen dari uang DP yang telah dibayarkan ke kontraktor sebesar 30 persen.

“Maka kami terus menekan kontraktor harus dapat menyelesaikan proyeknya sesuai jadwal sampai 20 Desember 2019. Dengan begitu kami optimis penyerapan anggaran bisa tercapai di atas 50 persen,” tutur Zulfansyah.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah menyebarkan surat peringatan pertama dan kedua ke seluruh kontraktor agar pekerjaan segera diselesaikan baik pelaksanaannya dari siang dan malam.

“Kondisi tahun ini memang porak poranda. Saya akui ini,” katanya yang baru ditunjuk sebagai Plt Kadis PU sejak 20 November 2019. Terkait usulan dari beberapa anggota DPRD Medan agar pekerjaan proyek jangan dilakukan diakhir tahun.

Apakah Uangnya Dideposito

Zulfansyah menyebutkan, akan berupaya di tahun depan, Januari-Februari sudah proses lelang sehingga Juni pelaksanaannya bisa dilakukan.

“Kami juga akan kejar ini, karena konsultan pengawas sudah kita bayar. Kita mau tim pengawas ada 3-4 orang ke depan dalam setiap satu proyek agar hasil pekerjaan tidak mengecewakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Medan Paul Mei Anton yang memimpin RDP menyesalkan, kinerja Dinas PU yang banyak melakukan pekerjaan setiap akhir tahun atau musim penghujan sehingga pengecoran tidak baik, kualitas semen dan aspal cepat rusak.

“DPRD disuruh cepat-cepat mengetok P APBD dan R APBD tapi justru kerja OPD lambat. Apakah uangnya tidak ada atau justru dideposito. Ini tidak wajar dan harus diperbaiki,” tegasnya.

Banyak Kontraktor Cuma Ambil DP

Dame Duma Sari Hutagalung juga menilai anggaran yang dialokasikan untuk dinas PU setiap tahunnya besar tapi persoalan jalan di Kota Medan tidak selesai-selesai.

“Belum lagi pekerjaannya tidak ada perencanaan dengan baik. Misalnya di Jalan Kapten Muslim itu lagi dikerjakan proyek jalan beton. Padahal kawasan itu daerah banjir,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjutnya, diselesaikan dulu banjirnya. Jangan nanti jalan sudah diperbaiki lalu ada banjir, justru jalan kembali rusak. “Selain itu banyak kontraktor tidak sanggup melakukan pekerjaan dan hanya mau ambil uang DP. Sanksi harus jelas dan dipertegas ini,” tukasnya.

  • Laporan Roni Neliati  
  • Bagikan berita ini

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini