Galian C di 4 Daerah Sumut Jadi Perhatian KPK

136
Galian C di 4 Daerah
Galian C di 4 daerah Sumut jadi perhatian KPK

KaroIntipnews.com:Galian C di 4 daerah Sumut jadi perhatian KPK. Usaha pertambangan bahan galian golongan C di 4 daerah di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat menjadi perhatian khusus KPK, dianggap belum tertib administrasi.

Hal tersebut diungkakan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara [Sekdaprovsu] Afifi Lubis usai mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegerasi pemerintah daerah Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Langkat di aula kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe, Sumatera Utara.

Galian C di 4 Daerah Sumut itu, “Kita dukung upaya-upaya Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dalam pencegahan dan pembinaan di Sumut. Bila usaha ini [Galian C] tertib akan mendorong pendapatan asli daerah [PAD]. Semakin besar manfaat yang akan diterima masyarakat,” kata Plh Sekdaprovsu Afifi Lubis, Kamis [10/6/21].

Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk Monitoring Control for Prevention [MCP] dan skor pencegahan korupsi. Dengan begitu pengelolaan pemerintahan akan lebih bersih dan profesional.

“Dari kegiatan hari ini kami berharap akan terwujud percepatan implementasi tata kelola pemerintah yang baik pada seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara,” tukas Afifi.

Sementara Direktur Koordinasi Supervisi 1 KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko mengatakan kedatangan KPK ke Karo diharapkan bisa menghilangkan niat keempat Pemkab tersebut untuk melakukan korupsi.

Dia optimis keempat daerah ini bisa meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan pemerintahan sehingga mendorong percepatan pembangunan.

“Kami jauh-jauh datang ke sini untuk menggugah kepala daerah serta jajarannya agar tidak ada yang punya niat untuk korupsi. Risikonya sangat besar, jadi jauhilah itu,” ujar Didik.

Selain itu, lanjutnya, langkah riilnya salah satunya adalah peningkatan MCP. Ini penting karena program-program daerah tersebut rawan korupsi, sehingga sangat perlu pencegahannya melalui Monitoring Control for Prevention [MCP].

Ada tiga fokus KPK dalam upaya pencegahan korupsi untuk keempat kabupaten ini, yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah, penertiban aset, dan pencegahan korupsi pada program vaksinasi.

  • Itp-04