Geledah Kantor DPP PDI-P Lambat, ICW: KPK Dipersulit

0
79
Pengumuman tersangka komisioner KPU WS oleh KPK setelah OTT. Foto Istimewa

“Pasti barang bukti yang ada kaitannya dengan kejahatan sudah raib diamankan. Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan diumumkan waktunya, setelah 4 hari OTT,…”

Jakarta-Intipnews.com:Lambatnya KPK menggeledah Kantor DPP PDI-P dalam kasus Komisioner KPU, memunculkan banyak tanggapan, antara lain diungkapkan peneliti Indonesia Curuption Watch [ICW] Kurnia Ramadhana.

Informasi dihimpun Intipnews.com Senin 13 Januari 2020, menurut Kurnia lambatnya tim KPK menggeledah Kantor DPP PDI-P membuktikan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah mempersulit kinerja KPK dalam hal penegakan hukum. Karena membutuhkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

“Padahal dalam UU KPK lama [UU No 30 Tahun 2002] untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun,” ujar Kurnia.

ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo agar tidak ‘buang badan’ saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinilai harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelematkan KPK.

“Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan berhari-hari pasca Operasi Tangkap Tangan [OTT],” tulis mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] Abraham Samad dalam akun twitternya, @AbrSmd.

“Tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-secepatnya. Itulah mengapa sebelum ini, OTT dan geledah itu selalu berbarengan waktunya, sambung Samad dalam twitnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini