Ihwan Ritonga: Pemko Medan Diminta Perhatikan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

7
Ihwan Ritonga

MedanIntipnews: Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu korban Covid-19. Akibat semakin ganasnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan, mengakibatkan banyak warga Medan meninggal dunia. Seiring itu, banyak anak-anak menjadi yatim piatu karena orangtuanya meninggal terpapar Covid-19.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan H Ihwan Ritonga SE (foto) yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Senin (23/8/2021) dalam hal menyuarakan perhatiannya  terhadap nasib anak yatim piatu korban Covid-19.

“Kita dorong Walikota Medan Bobby Nasution supaya segera mendata korban Covid-19, hingga perhatian masa depan mereka,” harap Ihwan Ritonga.

Disampaikan Ihwan, kepala lingkungan atau Kepling supaya update melakukan pendataan korban Covid-19 di lingkungannya masing masing. “Segala jenis bantuan dan akses pendidikan demi masa depan, diharapkan menjadi perhatian pemerintah,” sambung Ihwan.

Ditambahkannya lagi, kondisi saat ini harus menjadi perhatian pemerintah karena merupakan amanat dari konstitusi yakni fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. “Jangan sampai anak yatim piatu korban Covid-19 menjadi terlantar. Pemerintah harus hadir,” sebut Ihwan.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia. Namun kata Ihwan, meskipun itu tanggung jawab negara, namun hal tersebut juga menjadi tanggung jawab semua pihak dalam membantu korban Covid-19 secara kelembagaan atau perorangan. 

Bahkan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tengah menyiapkan skema bantuan bagi anak-anak yatim piatu tersebut. Risma mengaku, anggaran untuk bantuan anak yatim itu sudah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Bantuan untuk anak-anak tersebut menjadi kewajiban negara. Sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Data sedang dimatangkan. Tidak mudah (menyusun skema bantuan) memang, karena Indonesia ini luas dan karakteristik daerahnya macam-macam. **