Mencuat di RDP, Izin Indomaret-Alfamart di Medan Tak Bisa Didata

0
241
Anggota Komisi 3 DPRD Medan, Siti Suciati saat terjun ke lapangan

Medan-Intipnews.com:Sejak secara mandiri impor data dari aplikasi dengan sistem Online Single Submission [OSS], DPM-PTSP tidak dapat mendata satu persatu perusahaan yang ada izinnya di Kota Medan, seperti Indomaret dan Alfamart.

Hal itu mencuat saat rapat dengar pendapat [RDP] dengan Komisi 3 DPRD Medan, pekan ini. Diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPM-PTSP], Qamarul Fattah. “Soal pasar modern Indomaret dan Alfamart, izin yang digunakan masih izin yang lama,” tambahnya.

Diakuinya pula, pihaknya belum mengetahui apakah pasar modern itu sudah mengurus izin melalui aplikasi OSS atau tidak. Sementara Komisi 3 DPRD Medan mendesak DPM-PTSP untuk memberikan data yang akurat mengenai izin berdirinya pasar modern Indomaret dan Alfamart.

Sebab, diungkapkan Suciwati, Indomaret dan Alfamart dinilai sudah menjamur di Kota Medan. Dikhawatirkan membuat pedagang kecil seperti kios dan grosir terkena imbasnya. “DPM-PTSP diminta tidak tutup mata dengan kedua pasar modern itu. Karena, dengan mudahnya Indomaret dan Alfamart berdiri dalam jarak yang begitu dekat,” ujar Suciwati.

Pertanyaan Suci pula, kehadiran pasar modern itu, apa keuntungan yang didapat Pemko Medan. Tidak cuma itu, pada RDP Komisi 3 Dewan Kota Medan, Irwansyah menanyakan, sejauh mana koordinasi DPM-PTSP dengan OPD lainnya dalam menerbitkan izin.

Karena, tambahnya, banyak persoalan regulasi seperti izin mendirikan klinik dengan syarat yang perlu ada seperti SPBL, UKL, UPL dan Amdal harus ada. Di lapangan, ungkap Irwansyah, banyak yang tak memiliki persyaratan itu.

Hendri Duinn kemudian menyebutkan, banyak badan usaha seperti cafe dan panti pijat tak ada izinnya. “Banyak usaha yang berdiri dengan satu izin dan satu NPWP. Bagaimana ini,” tanyanya.

Qamarul Fattah mengaku, sejak berlakunya sistem OSS yang langsung ke pusat membuat pihaknya tidak dapat mengakses langsung perusahaan mana yang sudah memiliki izin.  Namun, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di 21 kecamatan Kota Medan terhadap pengusaha untuk mendaftarkan usahanya secara OSS.

Bila ada pengusaha yang terlambat dan belum mendaftarkan usaha yang sudah berjalan lama,  maka kami akan melakukan pertimbangan dan kajian,” jelas Qamarul.

* Laporan Roni Neliati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini