Izin Reklame Lambat, DPRD Antonius: Kenapa Masukan PAD Dipersulit…

0
35
Sosper DPRD Antonius
Sosper DPRD Antonius, dukung program Walikota Bobby

MedanIntipnews.com:Izin Reklame Lambat, DPRD Antonius mengatakan kenapa masukan PAD dipersulit. Hal ini muncul saat PT Star Indonesia menyebutkan lambatnya mengurus izin reklame di Pemko Medan.

Menurut anggota komisi 4 DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor, jika ada niat baik warga untuk mengikuti aturan dan memberikan kontribusi peningkatan PAD kota Medan, kenapa harus dipersulit.

Izin reklame lambat, dalam hal ini, PT Star Indonesia merasa dirugikan atas lambatnya proses pengurusan izin pendirian papan reklame untuk beberapa titik di kota Medan. Padahal permohonannya sudah sejak lama dimasukkan ke dinas perizinan Pemko Medan.

Menurut keterangan perwakilan PT Star Indonesia, di rapat dengan komisi 4 DPRD Medan, Sanjay, perusahaan papan reklame milik mereka ada 40 izin yang dimohonkan sejak tahun 2019 sampai 2021. Namun hanya 3 izin yang sudah selesai.

“Sementara, kami tidak mendapat surat pemberitahuan, apakah sebabnya permohonan kami tersebut ditolak. Ketika dipertanyakan ke dinas DPMPTSP, mereka bilang sedang proses,” ungkap Sanjay.

Sementara kami, lanjut Sanjay, terkena aturan dan harus main kucing-kucingan dengan Satpol PP Kota Medan. Demikian diungkap Sanjay di hadapan Komisi 4 DPRD kota Medan yakni Paul Mei Anton Simanjuntak [Ketua Komisi].

Juga didampingi Burhanuddin Sitepu [Sekretaris], Antonius D Tumanggor, Dedy Akhsyari Nasution, Edwin Sugesti, Edy Eka Suranta S Meilala [Wakil Ketua], Syaiful Ramadhan, dan Hendra DS.

Sementara Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang [DPKPPR] Kota Medan mengaku izin sedang dalam proses.

Menurut Antonius, kenapa mengurus izin yang dapat menjadi masukan peningkatan PAD, seolah dipersulit. ”Kalau memang ada yang kurang lengkap administrasi kami, diberitahukan supaya segera diperbaiki dan dilengkapi. Tetapi ini tidak ada pemberitahuan sama sekali,”ujar Sanjay ,Selasa [15/6/21].

Burhanuddin Sitepu kemudian meminta penjelasan, “Kami mau tahu kenapa bisa permohonan dari pengusaha papan reklame begitu lama dan tidak ada memberikan kabar apakah diterima atau ditolak.”

Satpol PP Kota Medan menyebutkan, mereka juga mendapat surat dari dinas Perkimtaru ada beberapa tiang reklame yang tidak memiliki izin.

Diakhir rapat tersebut, Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak sepakat agar PT Star Indonesia dan pihak perizinan Pemko Medan duduk bersama.

Itp-04