Jadi Saksi Kasus Suap di PN Medan, Eldin Diteriaki ‘Koruptor…’

0
110
Walikota Medan non-aktif Dzulmi Eldin saat .di dalam mobil tahanan, mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Foto Istimewa

Medan-Intipnews.com:Mengenakan rompi orange tahanan KPK dan tangan diborgol, Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin dengan memaksa senyum memasuki ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri [PN] Medan, Kamis 9 Januari 2020.

Tiba-tiba terdengar teriakan, ‘Eldin Walikota Koruptor’ dilontarkan beberapa orang bersamaa kedatangan Eldin yang dikawal petugas kepolisian saat memasuki ruang sidang utama.

Eldin di ruang cakra utama PN Medan sebagai saksi perkara dugaan suap Eks Kadis PU Kota Medan Isa Ansyari kepada dirinya. Dan Isa Ansyari ditetapkan KPK sebagai terdakwa pemberi suap ke Eldin.

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menjerat dan menetapkan Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Bagian Protokoler Syamsul Fitri Siregar, dan Kepala Dinas PUPR Isa Ansyari sebagai tersangka di kasus suap.

Dzulmi atas bantuan Syamsul diduga menerima suap secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi dari Isa Ansyari. Pada 6 Februari 2019, Dzulmi mengangkat Isa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Setelah pelantikan itulah, Dzulmi mulai diduga menerima sejumlah pemberian uang dari Isa, senilai Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret hingga Juni 2019 ke Dzulmi. Sehingga nilai totalnya saat pada periode itu sekitar Rp 80 juta.

Pada 18 September 2019, Isa diduga kembali memberikan uang senilai Rp 50 juta ke Dzulmi. “Pada bulan Juli 2019, DE [Dzulmi Eldin] melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan,” kata Saut.

Menurut Saut, dalam perjalanan dinas tersebut, Dzulmi mengajak istri, dua anaknya, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan. Dzulmi bersama keluarganya bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Di masa perpanjangan tersebut, tambah Saut, keluarga Dzulmi didampingi oleh Syamsul Fitri Siregar. “Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Walikota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya,

Bahkan, menurut Saut Situmorang kala itu, tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD. Pihak tour and travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada DE. * Itp-03

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini