Jualbeli Jabatan, Bupati Nganjuk Disetor Camat dan Kades

0
8
Tersang jualbeli jabatan Bupati Nganjuk NRH. Foto Istimewa

JakartaIntipnews.com:“Ini [kasus Bupati Nganjuk] pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

Setelah Bupati Nganjuk NRH ditetapkan sebagai tersangka, 7 tersangka ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta. Informasi dihimpun Intipnews.com, Bupati NRH menerima setoran dari praktik lelang jabatan yang bervariasi.

Setoran yang diduga diterima Bupati Nganjuk dari tingkat kepala desa [Kades] hingga camat. “Setorannya bervariasi. Setelah jadi kepala desa, ada yang setor Rp 2 juta, kemudian dikumpulkan naik ke atas, ke kecamatan,” kata Argo dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 11 Mei 2021.

“Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi [Dirtipikor] Bareskrim Polri terus mendalami terkait aliran dana yang diberikan ataupun yang diterima oleh bupati dari para camat dan kepala desa.

Penyidik terus akan memeriksa Bupati Nganjuk dan 6 tersangka lainnya, setelah di-OTT Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] Senin [10/5] dini hari dipindahkan ke Bareskrim Jakarta menggunakan jalur darat.

Irjen Pol Argo Yuwono. Foto Istimewa

Ada 7 tersangka, termasuk Bupati Nganjuk. Ialah Bupati NRH, ajudan bupati MIM, Camat Pace pemberi suap DR, Camat Tanjunganom ES dan, Camat Berbek HR, Camat Loceret BS, dan mantan camat Sukomoro TBW.

Untuk pasal yang disangkakan kepada para camat dan mantan camat, yakni Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Sedangkan, Bupati Nganjuk dan ajudannya dikenakan Pasal 5 Ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b UU Tipikor. “Semua tersangka juga di-juncto- kan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP,” jelas Argo. Setidaknya 18 orang sanksi telah diperiksa terkait OTT Bupati Nganjuk.

Dirtipikor Bareskrim Polri dan penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai diduga hasil tindak pidana jual beli jabatan senilai Rp 647,9 juta dari brankas pribadi Bupati Nganjuk. Penyidik juga menyita barang bukti 8 unit telepon genggam dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama TBW.

* Itp-17