Kasus Dana BOK Rp690 Jt, Kepala Puskesmas Sidimpuan Ditahan Kejari

0
105
Kasus Dana BOK Rp690 Jt,
Kasus dana BOK Rp690 Jt, Kepala Puskesmas Sidimpuan ditahan Kejari

SidimpuanIntipnews.com:Kasus Dana BOK Rp690 Jt, Kepala Puskesmas Sidimpuan FSH ditahan Kejari Sidimpuan. Setelah wanita FSH 2 kali mangkir dari pemanggilan Kejaksaan Negeri [Kejari] Padang Sidimpuan, Sumatera Utara [Sumut], Kepala akhirnya resmi ditahan, Rabu 9 Juni 2021.

“Tersangka ditahan terkait tindak lanjut penahanan tersangka SM sebelumnya, sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan [BOK] di UPTD Puskesmas Sadabuan, Padangsidimpuan tahun 2020,” jelas Kepala Kejari Sidimpuan, Hendri Silitonga didampingi Kasi Pidsus, Yuni Hariaman dan Kasi Intel, Sonang Simanjuntak.

Dijelaskannya, penahanan FSH perihal kasus dana BOK berdasarkan alasan subjektif dari penyidik, karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya.

“Penahanan berlaku selama 20 hari terhitung hari ini. Mengenai kemungkinan bertambahnya tersangka lain dalam kasus ini, tergantung hasil pemeriksaan dan penyidikan penyidik,” ungkap Hendri.

Pantauan Intipnews.com tersangka FSH dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah digiring petugas dari dalam kantor kejaksaan langsung masuk ke mobil tahanan yang sudah terparkir di halaman kantor Kejari Sidimpuan.

Kasus berawal dari adanya penerimaan dana senilai Rp 690 juta di UPTD Puskesmas Sadabuan. Dari anggaran yang bersumber Dinas Kesehatan Sidimpuan tahun 2020 tersebut, ada kegiatan belanja perjalanan dinas daerah Rp146 juta.

Terkait hal itu FSH dan SM menerbitkan surat tugas ke para tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Sadabuan, tanpa sepengetahuan tenaga kesehatan. Keduanya membuat laporan perjalanan dinas para tenaga kesehatan dengan memalsukan tandatangan para tenaga kesehatan.

Tersangka melanggar UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara. Sampai saat ini pihak Kejari masih menunggu perhitungan dari aparat pengawas internal pemerintah [APIP] yang akan diterbitkan [LHP]-nya.

Keduanya, disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20/2021 tentang perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun.

  • Laporan Hadiansyah Panjaitan