Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Diprapidanakan Tersangka Sales AMP

198
Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Diprapidanakan Tersangka Sales AMP

AsahanIntipnews: Buntut penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan lingkar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018, yang dijatuhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai terhadap RMN, sales marketing Asphalt Mixing Plant (AMP) PT Bangun Karya Sembilan Satu (PT BKSS), dinilai keliru dan tidak berdasar.

Demikian dikatakan saksi ahli Drs Edi Usman ST MT kepada wartawan usai menjadi saksi ahli pengadaan barang dan jasa, dalam sidang praperadilan RMN melawan Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjungbalai, Asahan, Kamis (26/8/2021) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai.

Drs Edi Usman menjelaskan, sangkaan dugaan pengalihan pekerjaan kepada RMN tidak memenuhi unsur korupsi. Karena substansi pengalihan pekerjaan atau sub kontrak tidak tepat ditujukan kepada supplier. 

Menurutnya, subtansi pengalihan itu ada dalam peraturan pengalihan pekerjaan, juga boleh dilakukan apabila tercantum sejak awal tender, kemudian pengalihan ditujukan kepada kontraktor spesialis. Kontraktor spesialis itu memiliki sub klasifikasi dan kualifikasi yang sama, dimana Sertifikat Badan Usaha (SBU)-nya dikeluarkan oleh LPJK.

Sementara lanjutnya, supplier sertifikat Badan Usaha (SBU)-nya dikeluarkan oleh Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN). “Jadi beda substansinya. Sehingga pengalihan itu tidak pas, menjadikan supplier tersangka pengalihan pekerjaan, itu sudah jauh panggang dari api,” tegas Edi Usman

Menurut Edi Usman yang juga dosen Politeknik Medan ini, pengadaan hotmix itu adalah supplier, leveransir atau pemasok dan bisa diistilahkan seperti panglong. Di Sumatera Utara sendiri ada sekitar 700 ribuan kontraktor, 90 persennya tidak mempunyai AMP. Jika alat dukungan dari Asphalt Mixing Plant (AMP) tersebut diasumsikan pengalihan pekerjaan, maka seluruh pemilik AMP jadi tersangka.