Kejari Labuhanbatu Geledah Kantor Dinas PMDK

20
Kejari Labuhanbatu Geledah Kantor Dinas PMDK
Tim Kejari Labuhanbatu saat melakukan penggeledehan. (Foto: Ist)

RantauprapatIntipnews: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu Jefri Penanging Makapedua SH MH, mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PMDK), Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (26/8/2021).

Penggeledahan kantor PMDK terkait  dugaan korupsi pengelolaan Dana BUMdes Desa S-3 Aek Nabara, Kecamatan Bilahhulu, Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019 dan pengadaan tabung gas elpiji 3 Kg bersubsidi.

Informasi yang dihimpun, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus (Tipsus) Kejari Labuhanbatu yang dipimpin Kasi Pidsus Noprianto Sihombing dan Kasi Intelijen Syahron Hasibuan, tiba di kantor Dinas PMDK di Jalan Gose Gautama, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (26/8) sekira pukul 11.30 WIB. 

Tim Pidsus setiba di kantor tersebut langsung melakukan penggeledahan di beberapa ruangan, di antaranya ruang kerja Kepala Dinas (Kadis), ruang Sekretaris, ruang Kabid Ekonomi Pembangunan Sosial Budaya, ruang Kasi Pemerintahan dan ruang staf.

Menurut Kasi Intelijen Syahron Hasibuan, dalam penggeledahan tersebut  tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya berbagai dokumen yang diduga terkait dengan perkara. Adapun kronologi kasus dan pihak-pihak yang dijadikan tersangka, Kejari Labuhanbatu belum dapat mengumumkannya dan akan disampaikan saat penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka.

Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu Nomor: PRINT-01/L.2.18/F.2/04/2021 tanggal 9 April 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 364/Pen.Pid/2021/PN Rap tanggal 15 Juli 2021 tentang izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Dijelaskan, perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) itu berawal dari laporan warga yang dikembangkan, dan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan pada bulan Maret 2021. “Setelah mendapat bahan keterangan dan alat bukti yang cukup, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Perkara itu diduga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp327.975.000,” tutupnya. * Itp-ast