Kajari Labuhanbatu Kumaedi, SH dan Kasi Pidum Bani Immanuel Ginting menyaksikan penandatanganan perdamaian antara Rudi Hartono alias Rudi dengan Sangap PO Harianja selaku Manajer PTPN 3 Kebun Labuhan Haji

Rantauprapat-Intipnews.com:Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Sumatera Utara menerapkan keadilan restoratif dengan melakukan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama Rudi Hartono alias Rudi.

Hal itu sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu (P-26) Nomor: 3452/L.2.18/Eoh.2/09/2020 tanggal 03 September 2020.

“Hari ini , Kamis tanggal 3 September 2020, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama Rudi Hartono alias Rudi yang melanggar Pasal 374 KUHP,” ujar Kajari Kumaedi, SH.

Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Labuhanbatu Kumaedi, SH mengatakan hal itu didampingi Kasi Pidum Bani Imanuel Ginting, Kasi Intelijen Syahron Hasibuan dan Kasi Pidsus M Husairi dalam keterangannya di kantor Kejari Labuhanbatu, Kamis September 2020.

Menurut Kumaedi, perkara itu bermula pada tanggal 22 Juni 2020 Rudi Hartono alias Rudi sekira pukul 11.30 WIB bekerja selaku karyawan panen, memanen getah karet di Afdeling 2 Blok C TM 2011 Perkebunan PTPN 3 Labuhan Haji Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Namun, hasil panen sebanyak 9 [Sembilan] Kg getah oleh pelaku Rudi Hartono alias Rudi disimpan di areal perkebunan. Akibat perbuatan terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Perkebunan PTPN 3 Labuhan Haji Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kerugian senilai Rp 72.000.000,- [tujuh puluh dua ribu rupiah]

Selanjutnya, penanganan perkara bergulir ke Kejari Labuhanbatu. Mengingat adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah disepakati untuk melakukan perdamaian antara pelaku dan korban.

Kemudian, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatara Utara Nomor : B-6440/L.2.1/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan menyetujui untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu.

“Setelah terbitnya surat Kepala Kejaksaan Tunggu Sumut itu, maka tersangka oleh penuntut umum akan segera dikeluarkan dari tahanan,” terang Kumaedi. *And-Ans

 

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini