KontraS Amin Multazam & Gubsu Edy Rahmmayadi. Foto Istimewa

“Maka, kami meminta agar PTPN 2 menghentikan semua aktivitas mereka di lahan adat masyarakat itu. Presiden Jokowi agar segera mewujudkan reforma agraria,” tukas elemen masyarakat.

Medan-Intipnews.com:Konflik agraria di Sumatera Utara [Sumut] tak pernah selesai, laksana benang kusut yang tak bisa diurai. Jumlahnya kian menumpuk. Saat menjabat Gubernur Sumatera Utara [Gubsu], Edy Rahmayadi menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria dalam waktu setahun.

Demikian dikatakan Koordinator KontraS Amin Multazam, dan setelah dua tahun menjabat persoalan konflik agraria masih mengkhawatirkan. “Janji Gubsu Edy menuntaskan konflik dalam setahun tinggal janji, jauh panggang dari api,” ungkapnya sebagaimana dilansir Suara Sumut.


Pendekatan yang dilakukan, tulis Amin saat memperingati Hari Tani Nasional [HTN] tanggal 24 September, masih konvensional. Cenderung mengkesampingkan hak rakyat kecil dan pro pada pemodal-pemodal besar.

Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ada tiga kampung saat ini yang terancam diratakan oleh PTPN 2 untuk kepentingan pembangunan perkebunan tebu. Adalah Kampung Pertumbukan dan Kampung Durian Slemak di Kecamatan Wampu serta Kampung Pantai Gemi di Kecamatan Stabat.

“Ketiga kampung adat yang akan dan sudah diokupasi oleh pihak PTPN 2 merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria [LPRA], sudah diusulkan BPRPI dan Konsorsium Pembaruan Agraria [KPA] kepada pemerintah agar segera dituntaskan konflik strukturalnya dengan PTPN 2,” kata Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu kepada wartawan, Sabtu 26 September 2020.

Informasi dihimpun Intipnews.com Minggu 27 September 2020, Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara [JAMSU] mengecam tindakan okupasi yang dilakukan oleh pihak PTPN 2 di Wilayah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia [BPRPI] medio September 2020.

Menurut mereka okupasi di Kampung Pertumbukan Kecamatan Wampu, harus dihentikan karena membuat warga terusir dari kampung mereka. Manambus Pasaribu menyebut, PTPN 2 masih bersikukuh klaim atas wilayah adat yang lebih dari 25 tahun sudah dikuasai dan diperjuangkan BPRPI.


Elemen masyarakat saat menyampaikan sikap terkait penggusuran yang telah usai puluhan tahun. Foto Istimewa

Kembali PTPN 2 memasuki areal lahan pertanian BPRPI dengan kawalan aparat, merusak tanaman hortikultura dan tanaman keras yang sempat ditanami oleh rakyat, 23 September 2020.

Nah, monitoring KontraS sepanjang tahun 2020, mencatat 30 titik konflik agraria yang terjadi di Sumut. Sedangkan pada tahun sebelumnya terjadi 23 titik konflik. “Situasi ini bukan hanya mengakibatkan terampasnya ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat, namun kerap mengakibatkan korban luka hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya,” tandas Amin.

Berdasarkan kajian KontraS, tumpang tindih di lahan HGU PTPN 2 disebabkan, pertama, HGU aktif PTPN 2 sempat ditelantarkan belasan tahun, sehingga dikelola oleh masyarakat. Kedua, HGU justru terbit saat tanah telah dikuasai masyarakat pasca reformasi.

Ketiga, HGU berada di atas tanah yang memiliki ikatan sejarah dengan masyarakat, hasil penggusiran paksa saat rezim orde baru.

Informasi dari Langkat dilaporkan Rmol Sumut, ada 60 Ha tanah pertanian rakyat di Kampung Pertumbukan dan 30 ha dirusak menggunakan alat berat eskavator. Tindakan tersebut mengancam mata pencaharian 40 KK anggota BPRPI yang sudah mendiami lahan tersebut 67 tahun silam.

“Maka, kami meminta agar PTPN 2 menghentikan semua aktivitas mereka di lahan adat masyarakat itu. Presiden Jokowi agar segera mewujudkan reforma agraria,” tukas elemen masyarakat.

Desakan itu disampaikan oleh Bakumsu bersama sejumlah lembaga lain seperti, Bitra Indonesia, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat [KSPPM], Petrasa, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih [YDPK], Yayasan Ate Keleng [YAK] dan Yayasan Pijer Podi [YAPIDI]. * Itp-17

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini