Korupsi Dana Desa, Kades Halimbe Divonis 5,6 Tahun Penjara

26
Suasana persidangan virtual dengan terdakwa Warsito di Pengadilan Tipikor Medan. Foto Istimewa

LabuhanbatuIntipnews.com:Korupsi dana desa, kepala desa [Kades] Halimbe, Warsito divonis 5,6 tahun penjara di sidang Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Senin [24/5]. Warsito merupakan Kades Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Demikian dikatakan Kajari Labuhanbatu Kumaedi, melalui Kasi Intelijen Syahron Hasibuan didampingi Kasi Pidsus Noprianto Sihombing, Selasa 25 Mei 2021 di ruang kerjanya.

Menurut Syahron, proses persidangan dilaksanakan secara virtual [online], yaitu majelis hakim yang dipimpin Ketua majelis Mian Munthe dan JPU Septian Tarigan hadir di ruang Pengadilan Tipikor Medan.

Sedangkan terdakwa Warsito dan penasehat hukum dari ruang sidang video conference [vicon] pada kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan sebagai terdakwa Warsito terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups. Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena perbuatannya itu, majelis menghukum terdakwa selama 5 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,- subsidair 3 bulan.

Kemudian, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp561.077.598,00 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir selama waktu 7 [tujuh] hari untuk menerima atau mengajukan upaya hukum banding.

Sidang pembacaan putusan selesai pukul 17.20 WIB, dengan berjalan lancar, aman dan kondusif. Syahron menambahkan, Kajari Labuhanbatu Kumaedi sangat berkomitmen dan tidak main-main dengan perilaku kepala desa yang menyimpang dalam mengelola anggaran desa ataupun anggaran Bumdes.

  • Laporan Andi Tanjung