Dzulmi Eldi terpidana kasus korupsi, bersiap sidang PK perdana Rabu 30 September. Foto Istimewa

Medan-Intipnews.com:Dzulmi Eldin sepertinya tidak mau diam menjalani vonis 6 tahun di lembaga pemasyarakatan, iapun melakukan peninjauan kembali [PK], dan Pengadilan Negeri [PN] Medan pun akan menggelar sidang perdana PK vonis Eldin Rabu, 30 September 2020 mendatang.

PN Medan dikabarkan sudah menyiapkan majelis hakim yang akan bersidang. “Majelis Hakimnya juga sudah dipilih. Pak Mian Munte,” kata Humas Pengadilan Negeri [PN] Medan Immanuel Tarigan, baru-baru ini.

Informasi dihimpun Intipnews.com, mantan Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin, terpidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta hak politiknya dicabut selama empat tahun, Kamis 11 Juni 2020, setelah kena OTT KPK.

Eldin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, yakni menerima suap Rp2,1 miliar dari sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah [OPD].

JPU dalam dakwaannya menyatakan Eldin menerima uang antara lain dari Isa Ansyari [Kepala Dinas PU], Benny Iskandar [Kadis Perkim], Iswar S [Kadis Perhubungan], Abdul Johan [Sekretaris Dinas Pendidikan], Edwin Effendi [Kadis Kesehatan], Emilia Lubis [Kadis Ketahanan Pangan].

Juga Edliaty [Kadis Koperasi dan UKM], Muhammad Husni [Kadis Kebersihan dan Pertamanan], Agus Suryono [Kadis Pariwisata], Qomarul Fattah [Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu], Usma Polita Nasution [Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga].

Damikrot [Kadis Perdagangan], S Armansyah Lubis alias Bob [Kadis Lingkungan Hidup], Sofyan [Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah], Hanalore Simanjuntak [Kadis Ketenagakerjaan], Renward Parapat [Asisten Administrasi Umum].

Khairunnisaa Mozasa [Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat], Rusdi Sinuraya [Dirut PD Pasar], Suryadi Panjaitan [Direktur RSUD Pirngadi], Zulkarnain [Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil], Hasan Basri [Kadis Pendidikan], Khairul Syahnan (Asisten Ekbang), dan Ikhsar Risyad Marbun (Kadis Pertanian dan Perikanan).

Uang itu diterimanya melalui Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan Samsul Fitri. Padahal Dzulmi Eldin mengetahui atau patut menduga bahwa uang itu diberikan agar dia tetap mempertahankan jabatan para pemberi. Para kepala OPD yang diangkat terdakwa karena jabatannya memperoleh manfaat dari mengelola anggaran di satuan kerjanya masing-masing. * Itp-17

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini