KPK Hentikan 36 Perkara, Pakar: Salah Memaknai Hukum

52
Ilustrasi. Istimewa

Jakarta-Intipnews.com:KPK menghentikan 36 perkara menimbulkan polemik di masyarakat. Pakar hukum pidana Suparji Achmad menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] salah mengartikan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [UU KPK].

Pasal 40 ayat (1) UU KPK berbunyi, “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.”

“Selama masih ditangani, semestinya itu tidak kemudian dihentikan. Menurut saya salah memaknai tentang pasal tersebut,” kata Suparji sebagaimana dilansir Teropongsenayan, Jumat 21 Februari 2020.

Diketahui lembaga antirasuah itu menghentikan 36 perkara dalam tahap penyelidikan di era kepemimpinan Firli Bahuli cs. Alasan KPK menghentikan 36 perkara disebabkan tidak terpenuhinya syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Perkara yang dihentikan berasal dari proses penyelidikan yang dimulai sejak 2011, 2013, 2015 hingga 2020 terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/DPRD.

Suparji mengungkap, seharusnya kewenangan SP3 yang dimiliki KPK bukan mempermudah menghentikan suatu perkara, tetapi lebih kepada mempercepat proses penyidikan. Bukan malah menjadi pembenaran lalu mengulur-ulur penanganan kasus. Pada akhirnya dikeluarkan SP3.

Padahal, lanjut Suparji, tujuan diberikannya kewenangan SP3 kepada KPK agar ada kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan HAM. “Ini menurut saya yang menjadi ruang tidak sesuai dengan proses hukum yang ideal. Maksudnya, orang dengan batasan dua tahun itu, menjadi suatu kemudahan untuk membuka SP3 dengan pola itu di ulur-ulur,” katanya.

Lebih jauh Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia ini menyebut kewenangan SP3 dalam UU KPK yang baru menjadi dilema bagi KPK. Sebab itu, Suparji meminta ketentuan dalam Pasal 40 UU KPK ini perlu ditinjau kembali.

Sebab, ternyata katanya, menjadi semacam kemudahan dalam proses suatu perkara dan menjadi suatu instrumen untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara. “Harapannya kan dulu itu [SP3] untuk kepastian mempercepat. Nyatanya malah seperti ini,” tukasnya menyesalkan.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. KPK mengklaim penghentian perkara ini dilakukan hati-hati dan bertanggung jawab.

“KPK mengkonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kamis [20/2].