KPK Umumkan 51 Pegawai Tak Bisa Lagi Bergabung, Novel Bilang Apa

0
11
Novel Baswedan. Foto Istimewa

JakartaIntipnews.com:KPK mengumumkan hasil rapat koordinasi terkait nasib 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan [TWK]. Sejumlah 51 pegawai dinyatakan sudah tidak bisa lagi bergabung di KPK. Sementara 24 pegawai di antaranya dinilai masih bisa dibina.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor BKN, Selasa [25/5]. Sebagaimana dilansir Tempo.co, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Novel Baswedan, menilai perubahan jumlah pegawai yang dipecat menggambarkan TWK sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang telah ditarget sebelumnya.

“Hal ini mengkonfirmasi dan semakin jelas terlihat ada agenda dari oknum Pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik,” kata Novel dalam keterangannya, Selasa, [25/5/21].

Novel mengatakan, oknumpimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Novel, upaya pelemahan terhadap KPK bukan hal baru. Penyingkiran pegawai KPK yang ditarget, kata dia, bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi.

Informasi dihimpun Intipnews.com, Rabu 26 Mei 2021, sebelumnya diketahui, pegawai KPK yang masuk dalam daftar 75 itu banyak dikenal publik. Mulai dari penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, hingga dua direktur yakni Sujanarko dan Giri Suprapdiono.


Menurut Alexader Marwata, rapat membahas bagaimana nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Rapat koordinasi dihadiri seluruh pimpinan KPK, Kepala BKN Bima Haria, Menkumham Yasonna Laoly, MenPAN RB Tjahjo Kumolo, serta dari KASN dan LAN.

Menurutnya, semua keputusan diambil dengan keputusan bersama berdasarkan paparan dari asesor TWK yang tak disebutkan dari mana. Alex menyebut 24 pegawai KPK dinilai asesor masih bisa untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan diminta kesediaan untuk mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan.

Kendati demikian, mereka juga belum dipastikan akan turut menjadi ASN. Sebab, mereka akan dinilai kembali, lulus atau tidak. “Kalau tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan juga harus mau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK,” kata Alex.

  • Itp-17