Dr Iskandar Zulkarnain MSi, peneliti Cikini Studi, Jakarta

Jakarta-Intipnews.com:Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] No. 18 Tahun 2019  tentang pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] 2020, cenderung ambigu dan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

Menurut Dr Iskandar Zulkarnain MSi,  peneliti dari Cikini Studi Jakarta, sejumlah syarat pencalonan yang dimuat dalam PKPU, tidak tercantum satu syarat juga yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon.

“Larangan masih ditujukan secara umum kepada para calon yang mantan narapidana. Bunyi aturan itu, sesungguhnya sama dengan PKPU sebelum perubahan, yaitu PKPU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Iskandar Zulkarnain. Padahal menurutnya, sebelumnya KPU sempat berencana melarang eks koruptor ikut Pilkada.

Sementara  Evi Novida  Ginting Manik, Komisioner KPU RI menyikapi, fokus kepada tahapan saja. Kalau ini terlalu dipersoalkan, dikhawatirkan bisa menggangu tahapan pencalonan. KPU belum patah semangat, meski batal melarang eks koruptor “nyalon”. KPU  berharap supaya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dapat direvisi.

“Sebab larangan eks koruptor untuk mencalonkan diri  saat ini hanya termuat pada aturan tambahan PKPU Nomor 18/2019 ini. Tidak kuat, mengingat aturan itu, hanya meminta partai politik untuk mengutamakan calon kepala daerah bukan seorang mantan terpidana korupsi,” ungkap  Iskandar Zulkarnain, yang juga dosen FISIP Universitas Sumatera Utara [USU] Medan,  Kamis 19 Desember 2019.

Iskandar Zulkarnain yang pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Sumatera Utara, menyesalkan korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik. “Berkembang di masyarakat, bahkan menjadi anggapan banyak orang bahwa korupsi bukan lagi  suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan. Kalau terkena proses, itu lagi ‘apes’ saja.”

Dalam kondisi saat ini, menurut Iskandar, banyak penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. KPK terus memberantas, tapi praktik korupsi terus bertambah.

Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  [KKN] yang dilakukan  oknum pejabat negara memang bukanlah hal yang baru lagi di negara Indonesia. Banyak para pejabat negara Indonesia yang telah tertangkap oleh KPK. Seperti  sering terdengar adalah kasus Operasi Tangkap Tangan [OTT].

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemimpin dan Negara Akan Hilang

“Mengutip  hasil survei Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi [IPK] pada 2018, Indonesia berada di bawah negara Malaysia dengan urutan ke-4 dari 10 negara di Asia Tenggara.

Tindakan KKN ini akan sangat berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur/pejabat negara dan lembaga negara, apalagi 2020, Indonesia  akan melaksanakan Pemilukada serentak pada 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota,” tambah Dr Iskandar Zulkarnain.

“Jika regulasi Pilkada 2020 ini dibiarkan seperti ini, berarti terjadi ambiguitas yang dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan hal seperti ini akan berdampak besar, membuat masyarakat tidak terlalu peduli terhadap pemilu.

Mereka akan meninggikan angka golongan putih ‘golput’, menambah sikap apatisme masyarakat,” kata Iskandar. Lebih lanjut kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan negara akan hilang, selanjutnya tidak munculnya partisipasi politik dari warga negara. Akibatnya, bangsa dan negara akan banyak kehilangan power dalam pembangunan, pungkas  Iskandar Zulkarnain.

  • Bagikan berita ini                                                                                                   #intipnews.com

 

 

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini