Lemah Data, Presiden Jokowi: Saluran Bansos Bermasalah

0
9
Presiden Jokowi
Lemah Data, Presiden Jokowi: Saluran Bansos bermasalah

JakartaIntipnews.com: Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut lemahnya data membuat penyaluran Bansos menjadi lambat dan bermasalah. Hal itu menurutnya, dampak buruknya data bantuan sosial [Bansos].

“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana. Contoh data Bansos tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” ungkap Jokowi.

Informasi dihimpin Intipnews.com, Jumat 29 Mei 2021, hal itu diungkapkan presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional [Rakornas] pemeriksaan intern Pemerintah di Istana Bogor, Kamis [27/5]. Jokowi juga menyebut data milik pemerintah pusat dan daerah kerap tidak sinkron. Sehingga perlu perbaikan agar keduanya bisa berjalan dengan baik.

Kepala Negara Republik Indonesia itu juga meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan [BPKP] membantu memperbaiki masalah data. Data menjadi penting dalam menjalankan kebijakan yang efisien.

Selain data, ditekankannya, perencanaan yang matang dalam setiap program. Hal itu agar program yang direncanakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Mensos Tri Rismahari mengungkap lemahnya data dan penyaluran Bansos bermasalah. Foto Istimewa

“Saya masih melihat ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya, anggaran yang mau disasar apa sehingga tidak mendukung dari tujuan dan tidak sinkron dengan program dan kegiatan lain,” tutur Jokowi.

Sebelumnya Menteri Sosial Mensos Tri Rismaharini, sebagaimana di-publish media massa, mengakui data penerima Bansos acak-acakan. Risma blak-blakan terkait semrawutnya verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.

Hal inilah menurutnya baru-baru ini, yang membuat penyaluran Bansos banyak yang tidak tepat sasaran. “Ini berdasarkan laporan sejumlah instansi, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] dan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] tahun 2020,” tukasnya.


Dia memaparkan, temuan BPKP tahun 2020 terdapat 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat [KPM] penerima bansos tidak valid. Kemudian, sebanyak 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.

  • Itp-17