Luhut Pandjaitan Jamin Karyawan WFH di PPKM Darurat Tak Akan Dipecat

6
Luhut: Varian Delta
Luhut: sebut varian delta tak bisa dikendalikan, turunkan kemanjuran semua jenis vaksin Covid 19

JakartaIntipnews:Luhut Pandjaitan jamin karyawan WFH di PPKM darurat tak akan dipecat. “Saya sebagai Koordinator PPKM darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di kantor untuk perusahaan sektor non-esensial yang sedang menjalankan Work From Home [WFH] tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan,” ujar Luhut dalam keterangan, yang ditulis, Selasa 6 Juli 2021.

Ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Menko Marves] Luhut Binsar Pandjaitan, karyawan yang tidak bekerja di kantor untuk perusahaan sektor non-esensial dipastikan tidak diberhentikan dari tempat ia bekerja, sebagaimana dilansir Suara.com.

Hal ini untuk mengurangi mobilitas dalam kebijakan PPKM darurat yang sedang diterapkan. Ia melihat, pada Senin [5/7/21] sejumlah jalan di wilayah Jabodetabek masih dipenuhi oleh mobilitas warga yang hendak bekerja menyebabkan kemacetan dan menimbulkan kerumunan.

Luhut Pandjaitan Jamin Karyawan WFH di PPKM Darurat Tak Akan Dipecat. Hal ini dilaporkan berdasarkan kejadian di lapangan oleh pihak yang bertugas. Terkait kebijakan tersebut, Menko Luhut memaparkan dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk dapat mengeluarkan surat perintah.

Bertemu Menteri Ceko

Agar perusahan sektor non-esensial tidak memberhentikan karyawannya yang bekerja di kantor, dan wajib memerintahkan seluruh karyawannya agar dapat bekerja dari rumah [WFH]. Ia juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada perusahaan sektor non-esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah.

Khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui dinas tenaga kerja di masing-masing provinsi, atau dapat melapor melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta. “Hal ini tentunya akan menurunkan jumlah mobilitas warga terutama yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-rata bekerja di Jakarta,” tegas Mantan Menkopolhukam ini.

Penerapan kebijakan ini, Menko Luhut meminta dukungan dari Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya untuk turun ke lapangan mengecek ke masing-masing Industri yang masih beroperasi yang bukan sektor non-esensial. Dan tidak segan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut.

“Gubernur sudah mengeluarkan aplikasi registrasi, jadi dari situ yang boleh melakukan mobilitas hanya yang bekerja dalam kategori esensial dan critical saja. Besok akan kita eksekusi,” tukas Luhut.