Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto Istimewa

Dalam konferensi pers kali ini, KPK tidak menampilkan tersangka Nurhasanah. Tersangka Nurhasanah dinyatakan reaktif Covid setelah dilakukan rapid test…

Medan-Intipnews.com: Mantan anggota DPRD Sumatera Utara [DPRDSU] Nurhasanah [NHS] yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRDSU periode 2009-2014 dan 2014-2019, diinformasikan ditahan KPK.

Informasi dihimpun Intipnews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menahan mantan Anggota DPRDSU 2009-2014 Nurhasanah itu, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut.

“Dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap 13 orang dan hari ini setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yakni NHS,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 14 Oktober 2020.

Tersangka Nurhasanah, lanjut dia, akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 14 Oktober 2020 sampai 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

“Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000 sampai dengan Rp777.500.000 dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho,” ungkap Karyoto.

Ilustrasi. Istimewa

Penerimaan itu, kata dia, pertama terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. “Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut,” tuturnya.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. “Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut tahun 2015,” tutur Karyoto.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam konferensi pers kali ini, KPK tidak turut menampilkan tersangka Nurhasanah di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tersangka Nurhasanah dinyatakan reaktif COVID-19 setelah dilakukan tes cepat atau “rapid test”.

“Tidak kami tampilkan di depan ini karena berdasarkan hasil dari “rapid test” terhadap yang bersangkutan tadi hasilnya reaktif sehingga setelah ini nanti tersangka akan di-“swab” langsung dibawa ke rumah sakit sehingga tidak bisa ditampilkan di depan,” kata Ali.

Penetapan 14 tersangka tersebut merupakan penetapan tahap keempat setelah KPK sebelumnya telah menetapkan 50 tersangka yang juga berasal kalangan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

“Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara,” kata Karyoto. * Itp-17

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini