Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto Istimewa

Jakarta-Intipnews.com:Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya memberikan keputusan mengenai paket data dan komunikasi atau pulsa. Selain bagi para PNS, paket tersebut juga diberikan untuk mahasiswa.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan [KMK] Nomor 394 Tahun 2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020. Dalam beleid tersebut, para PNS mendapatkan paket pulsa data hingga Rp 400.000 per bulan.

Sebelumnya diketahui, paket data bagi PNS berlaku Rp 150.000 per bulan. Ada tujuh ketetapan yang dituangkan dalam beleid tersebut. Berikut ketujuh diktum atau poin yang terdapat dalam KMK 394/2020:

Pertama, para PNS pejabat setingkat eselon 1 dan 2 atau yang setara mendapatkan besaran paket dana dan komunikasi Rp 400.000 per bulan. Sedangkan pejabat setingkat eselon 3 atau yang setara ke bawah mendapatkan besaran Rp 200.000 per bulan.

Kedua, biaya paket pada diktum pertama tersebut hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring [online].

Ilustrasi. Istimewa

Ketiga, kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring [online] dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidental, dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Keempat, pendanaan yang diperlukan dalam pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, Kedua, dan Ketiga berasal dari hasil optimalisasi dan relokasi penggunaan anggaran.

Kelima, pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua, dan ketiga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring [online] dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Keenam, Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing kementerian negara/lembaga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian biaya paket data dan komunikasi, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua, dan ketiga.

Ketujuh, pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, segala pemberian paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku. *Itp-17

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini